Remunerasi Penting Agar Kerja Lebih Baik

JakartaPikiran Lampung
Remunerasi di Kejagung sudah disetujui Badan Anggaran DPR. Wakil Jaksa Agung Darmono menilai remunerasi tersebut penting untuk mendorong agar pekerjaan jaksa menjadi lebih baik lagi.
“Penting remunerasi. Itu semakin mendorong kita melakukan yang terbaik. Karena bagaimana orang bisa kerja dengan baik kalau minimal kebutuhannya tidak terpenuhi,” ujar Darmono.
Hal itu disampaikannya usai diskusi panel bertajuk ‘Mengakhiri Impunitas Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis’, di kantor Dewan Pers, Jl Kebon Sirih, Jakarta, belum lama ini.
Menurut Darmono, Kejagung sudah melakukan reformasi birokrasi. Semuanya harusnya diubah. Perubahan mulai dari masalah kelembagaan hingga tata kelola pelaksanaan.
“Semua harus disempurnakan sehingga tindak penegakan hukum harus terukur. Supaya tidak ada pelanggaran. Supaya bisa diketahui kelebihan kekurangannya. Kita siap perbaikan,” jelasnya.
Sebelumnya remunerasi bagi 21.515 pegawai Kejaksaan sebesar Rp 609,5 miliar telah disetujui oleh Badan Anggaran DPR RI. Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengungkapkan bahwa Badan Anggaran DPR telah menyepakati tunjangan kinerja (remunerasi) untuk lembaga Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tahun ini sebesar Rp 1,688 triliun.
Anggaran tersebut merupakan 70% dari total tunjangan kinerja yang bisa diberikan Kementerian Keuangan. Sedangkan sekitar 30% sisanya akan diberikan setelah tahun ini. Hal ini karena perlu dilakukan evaluasi secara independen terkait adanya 9 persyaratan yang harus dipenuhi agar remunerasi bisa diberikan secara penuh.
Dari total anggaran sebesar Rp 1,688 triliun, Kejaksaan Agung mendapat Rp 609,5 miliar untuk tunjangan kerja kepada 21.515 pegawai. Sementara sisanya Rp 1,078 triliun untuk Kementerian Hukum dan Ham untuk tunjangan kinerja untuk 43.763 pegawai, dimana Rp 159 miliar telah dialokasikan dalam pos anggaran Kementerian tersebut.
Sebagai catatan semua anggaran yang berjumlah Rp 1,688 triliun itu diberikan pada tahun ini juga. Proses pencairannya dirapel dihitung sejak Januari 2011.dtk/pl