Tiap Triwulan, Distako Metro Perbaiki Lampu Jalan

Laporan : Chan
Editor : Erwin Maulidra Z
Metro Pikiran Lampung
Dinas Tata Kota (Distako) Metro mencatat perlunya penggantian lampu jalan di 1.400 titik, walaupun di tahun ini telah dianggarkan penggantian di 400 titik lampu.
Namun, perbaikannya tidak bisa serta merta dilakukan, hal ini disebabkan pencairan dana tidak bisa dilakukan sekaligus.
Kadistako Agus Supriyanto mengatakan bahwa pihaknya dengan anggaran yang terbatas tersebut, terus berupaya melakukan perbaikan terhadap lampu jalan yang mati atau menjelang mati.
Kemudian usia lampu yang sudah melebihi tiga tahun atau 10 ribu jam menyala membuat lampu jalan harus diganti.
“Namun, anggaran yang terbatas membuat 1.400 titik lampu yang sudah harus diganti tidak dapat diganti sekaligus dan pencairan dana tersebut pada setiap triwulan, jadi setiap triwulan kita memperbaiki 100 titik lampu jalan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pihaknya yang di lapangan, selalu mendapatkan keluhan dari masyarakat.
Untuk itu pihaknya berupaya menjelaskan kepada warga bahwa perbaikan lampu jalan dilakukan secara bertahap.
“Lampu jalan idealnya bertahan selama tiga tahun dan faktor usia lampu yang menjadi penyebab banyaknya lampu jalan yang mati, kemudian untuk penggantian lampu jalan ini kita lakukan secara bertahap,” ujar Agus.

Baca Selanjutnya...

Aset Kabupaten Lampura Capai Rp 1,8 Triliun

Laporan : Indra Kesuma
Editor : Erwin Maulidra Z
Kotabumi Pikiran Lampung
Jumlah aset milik Pemkab Lampung Utara (Lampura) mencapai Rp 1,8 triliun. Rinciannya berupa tanah Rp 143.890.104.003, peralatan dan mesin Rp 300.190.928.804, gedung dan bangunan Rp 604.621.252.916, jalan dan irigasi Rp 737.501.272.250, aset tetap seperti buku di perpustakaan Rp 24.873.875.460.
“Selanjutnya aset dalam bentuk konstruksi yang sedang dalam pengerjaan sebesar Rp8.732.839.000. Seperti bangunan yang pengerjaannya dilakukan secara bertahap, yaitu pembangunan Islamic Center dan beberapa gedung lainnya,” ujar Kabid Pengelolaan Aset M. Salahuddin H.S. mewakili Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan, dan Aset (DPPKA) Lampura, DediAlfani, SE.
Semua aset tersebut berada di wilayah Lampura. Untuk aset yang ada di kabupaten pemekaran (Lampung Barat, Waykanan, dan Tulangbawang) sudah diserahkan saat perda pemekaran tersebut disahkan.
’’Jadi yang kita hitung itu semua aset yang ada di Lampura.Untuk pendataan aset dilakukan setelah serah terima infrastruktur ke masing-masing dinas. Kalau sudah diserahterimakan, baru kita catat sebagai aset daerah,” ujarnya.
Terkait raperda retribusi pemakaian kekayaan daerah yang batal disahkan, Salahuddin mengatakan, bukan pihaknya yang melakukan pengelolaannya, namun Bidang Pendapatan DPPKA. “Kami tentunya tidak mengetahui berapa jumlah aset yang memiliki retribusi karena yang menangani masalah tersebut adalah Bidang Pendapatan DPPKA,” pungkasnya.
Diketahui, DPRD Lampura mengesahkan empat dari lima raperda menjadi perda pada Kamis (23/6) lalu. Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Lampura M. Yusrizal, ST itu dihadiri Wakil Bupati Rohimat Aslan, Sekkab Drs. Hi. Paryadi, dan sejumlah unsur dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Lima raperda yang dibahas saat rapat tersebut yakni mengenai retribusi pelayanan persampahan/kebersihan; retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas; retribusi izin trayek; pencabutan Perda Nomor 22 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Pungutan Hasil Hutan Ikutan dan Kayu Hasil Hutan Rakyat; serta retribusi pemakaian kekayaan daerah.
Dari lima raperda itu, hanya empat yang disetujui dan disahkan. Sedangkan satu raperda tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah ditunda dalam jangka waktu yang belum ditentukan.
’’Kami akan mengkaji dan membahas kembali raperda pemakaian kekayaan daerah ini melalui pansus (panitia khusus). Pembahasan itu dilakukan secepatnya,’’ ujar Yusrizal saat ditemui usai paripurna.

Baca Selanjutnya...

Rencana Kenaikan BBM Ancam Ledakan Angka Kemiskinan

Jakarta Pikiran Lampung
Apabila bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinaikkan dan berdampak pada kenaikan inflasi, maka akan menambah masyarakat miskin di Indonesia. 
Kenaikan tersebut berkisar antara 100 ribu hingga 200 ribu masyarakat. “Kalau inflasi naik karena harga BBM naik satu persen, kemiskinan akan naik 1,5 persen,” ujar Direktur Statistik Ketahanan Sosial Badan Pusat Statistik (BPS), Hamonangan Ritonga, saat ditanyai wartawan di Swiss Belhotel, Jakarta, belum lama ini.
Menurutnya, saat ini jumlah masyarakat yang rentan miskin lebih banyak dari yang miskin. Perbandingan saat ini, masyarakat rentan miskin sekira dua kali lipat masyarakat miskin.
“Naik harga sedikit, langsung miskin. Yang miskin 30 juta, jadi masyarakat baru miskin bisa sekira 60 juta, kalau BBM naik akan bertambah dua kali lipat,” ujarnya.
Pihaknya menambahkan, untuk mengurangi kemiskinan, setiap program yang diberikan pemerintah harus tepat sasaran dan jangan sama rata. “Raskin harus tepat sasaran jangan sama rata, jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) juga, karena orang rentan miskin kalau masuk rumah sakit bisa jadi miskin,” tambahnya.
Dia menambahkan, pendataan pun menjadi hal penting untuk melakukan pengentasan kemiskinan. “Pendataan ini sangat penting, seperti di Papua penduduk miskinnya 38 persen, sekarang jadi 32 persen karena di sana programnya bagus, masyarakat dapat jamkesmas dan pendidikannya gratis,” tutupnya.oz/pl

Baca Selanjutnya...

Polres Tanggamus Kerahkan 493 Personel

• Pilkada Pringsewu

Tanggamus Pikiran Lampung
Polres tanggamus mengerahkan 493 personel, untuk mengamankan pilkada Pringsewu pada 28 September mendatang.
Kapolres Tanggamus, AKBP Bayu Aji mengatakan, untuk pengamanan ini juga melibatkan anggota TNI dan juga mendapat bantuan kepada polda.
“Polres Tanggamus, juga akan menyosialisasikan penanganan tindak pidana pilkada, yang bekerja sama dengan Panwaslu sebagai penanggungjawab dalam keamanan pilkada,” kata Kapolres.
Pemkab Pringsewu siap mengajukan tambahan dana untuk Polres Tanggamus untuk mengamankan pilkada.
”Apabila dana di pemkab masih memungkinkan, maka kami siap ajukan dana tambahan untuk pengamanan pilkada tersebut,” cetus Pj Bupati Pringsewu Sudarno Eddi.
Sementara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pringsewu menyediakan 650 tempat pemungutan suara (TPS). Sebanyak TPS tersebut tersebar di delapan kecamatan, di Kabupaten Pringsewu.
“Sejak awal TPS berjumlah 625 dan ditambah 25 TPS, hingga menjadi 650 TPS yang tersebar di delapan kecamatan, kecuali Kecamatan Sukoharjo,” kata Ketua KPU Pringsewu, Warsito, Selasa (5/7).
Ia menjelaskan, penambahan TPS sesuai dengan keadaan yang menjadi beberapa pertimbangan seperti letak geografis dan juga jumlah pemilih yang tidak dimungkinkan terakomodir di dalam satu TPS.win/poskota

Baca Selanjutnya...

BPDAS dan Rekanan Diduga ‘Rampok’ Dana APBN

• Reboisasi Hutan Lampung 2010

Laporan : Birman Bazar
Editor : Erwin Maulidra Z
Bandarlampung Pikiran Lampung Program reboisasi hutan di Provinsi Lampung yang didanai oleh APBN tahun 2010, diduga sarat penyimpangan. 

Disinyalir, dana program ini yang berjumlah milyaran rupiah telah ‘dirampok’ oleh Oknum Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Way Seputih Way Sekampung dan rekanan yang mengerjakan proyek tersebut.
Aroma peyimpangan program penamanan satu miliar pohon di Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Lampung melalui satker Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Way Seputih Way Sekampung ini, sangat kental terasa. Mulai dari proses lelang sampai dengan penyaluran bibit untuk penghijauan.
“Praktik KKN diduga kuat sudah berlangsung sejak proses lelang dan verifikasi perusahaan. Sebab, perusahaan yang ditetapkan terpilih sebagai pemenang diduga tidak memiliki persyaratan, seperti yang diatur dalam dokumen penawaran. Indikasinya, perusahaan terkait belum memperoleh rekomendasi atau izin penangkaran,” ungkap Direktur Eksekutif Bandar Lampung Coruption Watch (BLCW), Azwanizar, SE, saat bertandang ke Redaksi Pikiran Lampung, Jumat (30/6) lalu.
Untuk wilayah Lampung, kata dia, program tersebut dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Way Seputih Way Sekampung.
Dalam hal implementasinya, turut pula dilibatkan beberapa pihak, diantaranya satuan kerja (satker) Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Tanggamus bersama pihak ke tiga sebagai pelaksana kegiatan.
Lanjutnya, kendati bagi-bagi tugas sudah dilakukan secara sinergi, namun tidak menjamin prosesnya bisa berjalan mulus. Sebab belakangan ditengarai justru terendus gelagat praktik patgulipat dalam pelaksanaannya.
Menurutnya, nuansa korupsi kegiatan tersebut sangat kental. Hasil pantauan BLCW pada beberapa lokasi kegiatan, seperti di lokasi Reboisasi Pengkayaan Tanaman di Kecamatan Lemong, Kabupaten Lampung Barat.
Di bawah kewenangan satuan kerja (satker) TNBBS Tanggamus, pelaksanaan program di wilayah ini dibagi menjadi tiga blok.
Sementara, untuk urusan penyediaan barang dan jasa, telah ditunjuk satu perusahaan pada masing-masing blok.
Dia menuding, pelaksanaan kegiatan itu diduga carut marut. Hal ini semakin diperkuat dengan hasil temuan tim investigasi dan monitoring BLCW. Ternyata dugaan penyimpangan terus berlanjut hingga kelapangan.
Semestinya, kata dia, pada tiga blok yang memiliki luas areal garapan 900 hektar, pengadaan bibit ditangani oleh tiga perusahaan.
Adapun pembagian wilayah sebagai berikut  blok III yang diketuai Fajri,  memiliki wewenang untuk menangani 10 petak, dengan penyuplai bibit untuk lahan seluas 305 hektar tersebut dari CV. Putri Nuban.
Lalu pada blok IV yang diketuai Harun, dengan areal 10 petak dan luasan sekitar 325 ha, penyuplainya CV Loyal.
Kemudian diblok V yang diketuai Tarzaan effendi, terdiri dari 9 petak dengan luas lahan 270 ha, dan pelaksana pengadaan bibit CV Kusuma Andalas Perkasa.
“Hanya saja hasil penelusuran menunjukkan semua anggota (kelompok) blok mengaku tidak tahu menahu tentang keberadaan ketiga perusahaan yang dimaksud. Yang mereka tahu hanya satu orang, yang kerap muncul dan menyuplai bibit tanaman pad ketiga blok tadi,” bebernya.
Kongkalikong
Azwanizar mensinyalir telah terjadi rekayasa, sebab pemilik ketiga perusahaan tersebut, yaitu satu orang. “Seandainya dugaan tersebut benar adanya, maka bisa dipastikan sudah terjadi kongkalikong antara pihak BPDAS dengan rekanan,” terangnya.
Dia membeberkan hasil temuan lain, seperti pada pembagian alat kerja kepada masing-masing kelompok, yang tidak sesuai ketentuan. Misalnya pada pembagian cangkul. Berdasarkan juknis, setiap kelompok berhak menerima jatah 225 cangkul. Tapi kenyataannya yang diberikan hanya 5 buah.
Ketidaksesuain juga terjadi pada pendistribusian golok yang mestinya disalurkan sebanyak 175 buah, namun yang diterima ketua kelompok hanya 5 buah. Hal serupa juga terjadi pada pembagian arit.
Demikian pula pada pengadaan pos jaga. Dalam pelaksanaannya ketiga perusahaan tidak membuat pos baru, melainkan hanya merehab bangunan yang sudah ada. Padahal dalam RAB telah dianggarkan pembuatan pos jaga.
Dugaan ketidakberesan tidak hanya berhenti sampai disitu. Pada pembagian bibit juga terjadi pengurangan, dimana masing-masing pengurus kelompok mengaku tidak menerima bibit tanaman Ficus SP,  yang mestinya mereka terima sebanyak 100 batang bibit.
“Berdasarkan temuan itu, kami akan menindaklanjuti dan melaporkannya ke pihak terkait, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan lebih mendalam,” tegas Azwanizar.
Sementara itu, dari informasi yang diperoleh, ada beberapa tempat bibit penghijauan yang hanya dibayar di muka (DP) namun  bibit tersebut tidak pernah diambil atau disalurkan untuk program Penghijauan.
Sementara itu, ketika Pikiran Lampung berupaya mengklarisifikasi terkait hasil temuan BLCW tersebut melalui Via SMS, salah satu pegawai BPDAS Provinsi Lampung ini tidak bisa memberikan keterangan.

Baca Selanjutnya...

Oknum PLN Lampung Diduga Rugikan Negara dan Novotel

• Dikecam Berbagai Pihak

Laporan: Birman Bazar
Editor : Erwin Maulidra Z
Bandarlampung Pikiran Lampung
Dugaan  adanya permainan oknum PLN di salah satu ranting di Bandarlampung dan PT Ogawa dalam pemasangan jaringan listrik di Hotel Novotel Bandarlampung, menuai kritik tajam  dari sejumlah kalangan.
Salah satunya datang dari LSM Tunas Bangsa (Tuba) Bandarlampung. Melalui ketuanya, B.  Sandi, LSM  tersebut sangat menyayangkan tindakan yang mereka anggap sangat meragukan konsumen dan negara tersebut. “Jika benar mereka  (Oknum PLN dan PT.Ogawa Bandarlampung-red) melakukan tindakan tersebut, hal ini tentunya sangat merugikan konsumen dan negara. Permasalahan ini harus  segera diusut oleh pihak yang berwajib. Kami siap mengawal kasus tersebut hingga ke pengadilan,” tegasnya belum lama ini.
Tim investigasi Tuba, kata Sandi, akan turun ke lapangan untuk pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) terkait pemberitaan di  Pikiran Lampung beberapa waktu lalu.
Terkait kasus tersebut, Manajer hotel Novotel saat dimintai keterangannya tidak berada di tempat. “Bapak pimpinan tidak berada di tempat,” kata resepsionis hotel setempat kepada koran ini, Rabu (29/6).
Oknum PLN saat diminta keterangan juga tidak berada di tempat. Ponselnya saat dihubungi tidak aktif. “Bapak ada rapat di PLN Cabang Tamjung Karang,” katanya.
Berita sebelumnya, oknum Perusahaan Listrik Negara (PLN) di salah satu ranting di Bandar Lampung diduga merugikan keuangan negara ratusan juta rupiah.
Pasalnya, perusahaan yang mengerjakan instalatir listrik di Hotel Novotel diduga menggunakan perusahaan “illegal” alias izin operasionalnya tidak berlaku.
“Begitupun juga dengan pihak PLN yang telah kecolongan terhadap perusahaan yang izin operasionalnya diduga sudah tidak berlaku lagi.
Perusahaan tersebut adalah PT Ogawa yang mengerjakan instalatir listrik di Hotel Novotel. Oknum PLN juga terlibat dengan memanfaatkan perusahaan illegal tersebut,” ungkap sumber yang enggan menyebutkan namanya kepada koran ini, belum lama ini.
Dikatakan sumber, jika konstruksi listrik dikerjakan asal-asalan, maka tidak menutup kemungkinan terjadi hal–hal yang tidak diinginkan, seperti konsleting pada jaringan listrik hotel tersebut.
“Kalau hal ini terjadi, siapa yang akan yang bertanggungjawab akan kerusakan ataupun konsleting listrik. Karena listrik merupakan suatu hal yang sangat vital pada sebuah bangunan gedung, khususnya gedung perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa ataupun tempat fasilitas umum lainnya. Disamping bermanfaat, listrik juga dapat membahayakan, sehingga penyediaan dan pemanfaatannya harus memperhatikan aspek keselamatan ketenagalistrikan,” ujar sumber yang juga ahli ketenaga listrikan.
Hotel Novotel, kata sumber, seyogyanya teliti sebelum membeli agar tidak menemukan permasalahan di kemudian hari. Terlebih–lebih hotel tersebut termasuk hotel bintang empat. “Novotel meski jeli terhadap jasa–jasa pengusaha yang mengerjakan kontruksi bangunan, listrik, dan yang lainnya,” jelasnya.
Hal inilah patut dipertanyakan, apakah pihak manajemen Novotel atau pihak PLN yang lalai telah menggunakan perusahaan PT. Ogawa sebagai kontraktor instalatir listrik untuk mengerjakan seluruh jaringan listrik di Hotel Novotel. Seharusnya kedua belah pihak memeriksa terlebih dahulu kelengkapan berkas PT. Ogawa. Apakah semua persyaratan dari perusahaan tersebut mulai dari berkas–berkas hingga izin dan yang lainnya masih berlaku atau tidak.
Bahkan, sumber juga mengatakan seharusnya PT. Ogawa memiliki izin dari Asosiasi Kontruksi Listrik Indonesia (Akli), tapi ini tidak. Dugaan kuat oknum PLN yang mencari keuntungan dan menghindari pajak telah mengelabui pihak manajemen Hotel Novotel untuk memakai PT. Ogawa sebagai perusahaan kontruksi yang mengerjakan instalatir listriknya.

Baca Selanjutnya...

Argentina Gagal Raup Poin Sempurna

Pikiran Lampung - Alih-alih mengepak poin sempurna, Argentina malah nyaris dipermalukan Bolivia. Tim Tango pun harus puas mengoleksi satu angka, saat ditahan imbang 1-1 oleh Bolivia, Sabtu (2/7).
Argentina tak mengawali perhelatan Copa America dengan sempurna. Bertindak sebagai tuan rumah, Lionel Messi dkk hampir saja dibuat malu tamunya, Bolivia, yang unggul lebih dulu melalui Edivaldo Rojas di awal babak kedua. Muka Argentina diselematkan pemain pengganti Sergio Aguero berkat gol cantiknya di menit 76.
Kedua tim bermain saling menyerang, dengan Argentina yang bermain menekan sejak menit pertama. Bolivia sendiri hanya bisa mengimbangi Argentina dengan melakukan serangan balik sesekali.
Walaupun bermain menyerang, namun serangan Argentina seakan tidak berdaya menembus pertahanan BOlivia, padahal tim lawan tidak mampu bermain lepas dan hanya mampu bertahan sepanjang laga babak pertama.
Memasuki babak kedua, Argentina bermain lebih menekan dan bernafsu menyerang. Bolivia yang tampaknya sudah mulai terbiasa dengan atmosfer pertandingan bisa bermain lebih lepas meladeni serangan dari Tim Tango.
Bolivia berhasil mengejutkan seisi stadion yang merupakan pendukung Argentina di menit ke 48. Striker Bolivia Edvaldo Rojas berhasil meneruskan umpan manis Jhasmani Campos menjadi sebuah gol yang membuat tim tuan rumah tertinggal satu gol.
Tertinggal satu gol membuat tim arahan Sergio Batista itu semakin bernafsu menyerang. Mengandalkan trisula maut, Lionel Messi, Carlos Tevez, dan Ezequiel Lavezzi, skuad Albiceleste membobardir pertahanan Bolivia tanpa henti.
Di menit 71 Lavezzi yang tampak kelelahan ditarik keluar, digantikan oleh Sergio Aguero. Pergantian ini membuahkan hasil manis karena di menit 76, penyerang yang dirumorkan sedang diincar Real Madrid ini berhasil mengkonversi umpan dada Nicolas Burdisso menjadi sebuah gol indah lewat tendangan voli cantik di menit ke 76.
Usai mencetak gol penyeimbang, Argentina yang bernafsu mengincar kemenangan terus menekan lini belakang Bolivia yang bagaikan tembok baja. Bolivia sendiri pada akhirnya menyerang sepanjang sisa waktu laga hingga akhirnya peluit bertiup tanda usainya laga. Dengan laga ini, kedua tim mengantongi satu poin di grup A.Oz

Baca Selanjutnya...

Oedin Jadi ‘Sekelik’ Keraton Solo

• Terima Gelar Pangkat Sentono Dalem

Laporan :Birman Bazar
Editor : Erwin Maulidra Z
Bandarlampung Pikiran Lampung
Setelah sebelumnya mendapat gelar kehormatan dan menjadi keluarga besar Kerajaan Perak Malaysia, Gubernur Lampung Sjachroedin ZP dan keluarga kembali mendapat gelar kehormatan serupa. Kali ini orang nomor satu di Provinsi Lampung yang biasa disapa Oedin tersebut, mendapat gelar kehormatan dan dijadikan ‘Sekelik’ (Saudara) dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Solo Jawa Tengah.
Oedin dan keluarga mendapat  gelar kehormatan keraton (Paringdalem). Pemberian gelar itu juga bertepatan dengan Peringatan Naik Takhta Ke-7 Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Paku Buwono XIII di Bangsal Sumorokoto, Minggu (26/6) lalu.
Pemberian gelar pangkat tersebut, dilakukan oleh Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Poeger, B.A. Dalam prosesi itu, Gubernur Lampung Sjachroedin ZP didampingi Truly Sjachroedin.
’’Gelar pangkat ini diberikan kepada keluarga besar Bapak Sjachroedin, ZP karena jasa dan perhatian mereka terhadap pelestarian serta pengembangan budaya daerah,’’ jelas Kanjeng Pangeran (KP) Winarno Kusumo yang menjabat Wakil Pengageng Sasono Wilopo Keraton Surakarta Hadiningrat, Minggu (26/6).
Gelar tersebut diraih oleh Sjachroedin karena jasa dan kepeduliannya terhadap pelestarian serta pengembangan budaya daerah. Kedelapan anggota keluarga tersebut, yakni sang besan yakni Ir. Suryono berpangkat Kanjeng Raden Aryo (KRA) Ir. Suryono Nagoro, Rycko Menoza yang juga bupati Lampung Selatan berpangkat Kanjeng Raden Aryo (KRA) Rycko Noto Adi Negoro, dan Pitka Rycko Menoza (Kanjeng Mas Ayu Tumenggung/KMAT Pitka Sekar Wasito Kirono).
Lalu, Ir. Aryodhia Febriyansyah S.Z.P. (Kanjeng Raden Aryo Tumenggung/KRAT Ir. Aryodhia Febriyansyah Pandyonagoro S.Z.P.), Aldila Issa Suryawati (KMAT Aldila Issa Suryawati Sekar Mondro Kirono), Handitya Narapati S.Z.P. (KRAT Hi. Handitya Narapatinagoro S.Z.P.), Hj. Dea Ameira Norman Narapati (KMAT Hj. Dea Ameira Norman Narapati Sekar Padmo Kirono), dan Nadia Raisa Setia Murni S.Z.P. (KMAT Nadia Raisa Setia Murni S.Z.P.).
Beberapa pejabat teras Pemprov Lampung juga turut mendampingi gubernur, di antaranya Sekprov Berlian Tihang, Asisten Bidang Umum Adeham, Kadisbudpar Gatot Hadi Utomo, Kaban Perwakilan Edarwan, Kadis Pendidikan Tauhidi, Plt. Kadis Bina Marga M. Arif Hidayat, Karo Keuangan Lizar Ansyori, dan Karo Umum Hotman, juga perwakilan dari Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL).
Kabid Humas Diskominfo Lampung Yurnalis menuturkan, Pemprov Lampung belum mengetahui apakah nantinya ada pengukuhan gelar balasan bagi keluarga besar Keraton Surakarta.
Namun, menurutnya, apabila ada, maka kemungkinan besar MPAL yang akan memberikannya.
’’Sejauh ini kami belum mengetahuinya,’’ ujar Yurnalis via ponselnya.

Baca Selanjutnya...

Momen Peningkatan Investasi

• Lampung Fair 2011 

Laporan : Katharina
Editor : Erwin Maulidra Z
Bandarlampung Pikiran Lampung
Lampung fair 2011 dapat mendorong terbangunnya transaksi bisnis baik investasi maupun perdagangan, mensosialisasikan pembangunan sektor investasi perdagangan dan pariwisata di Provinsi Lampung.
“Kegiatan ini merupakan momentum untuk mengembangkan potensi investasi dan inovasi,” kata Gubernur Lampung Sjachroedin ZP, di sela-sela pembukaan Lampung Fair 2011 di PKOR Way Halim, Bandar Lampung, Jumat (1/7).
Menurutnya, Lampung Fair dapat berperan sebagai sarana informasi tentang hasil dan rencana pembangunan Lampung.
Sjachroedin menambahkan, selain sebagai ajang perdagangan, kegiatan ini juga membawa unsur hiburan bagi masyarakat. Lampung Fair 2011 diselenggarakan dengan menggabungkan tiga kegiatan sekaligus, yaitu Lampung Expo, Pameran Pembangunan, dan Pesta Rakyat.
Pembukaaan dihadiri Wakil Gubernur Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Kapolda Lampung Brigjen Sulistyo Ishak, Sekprov Berlian Tihang, Komandan Brigif 3 Marinir Piabung Kolonel Bambang Suswantono, anggota Forkopimda Provinsi Lampung, Walikota/ Bupati se-Lampung.
Tema yang diusung dalam acara tersebut, yakni Lampung as the future of economic creative power. Kegiatan ini diharapkan dapat menjalin kemitraan yang menyeluruh terkait investasi perdagangan promosi dan hiburan.
Lampung Fair kali ini dirangkai dengan kegiatan, antara lain Sumatra Investment Summit, Lampung Expo, kontes modifikasi otomotif, rekor MURI minum kopi yang berlangsung dari 1 Juli-18 Juli 2011. Peserta yang mengikuti ajang ini dari 410 stand, 11 anjungan kabupaten/kota dan 31 peserta pawai pembangunan.
Panitia diakhir kegiatan akan memilih stand dan pawai pembangun terbaik. Peserta Lampung Fair juga berasal dari provinsi lain, seperti Provinsi NTB.

Baca Selanjutnya...

Kepsek Dilarang Pungut ‘Uang Haram’

• PSB 2011

JakartaPikiran Lampung
Memasuki musim pendaftaran sekolah, pungutan liar dikhawatirkan marak terjadi. Karena itu, Mendiknas Muhammad Nuh meminta agar masyarakat waspada dan tak segan mengadukan jika ada praktik tersebut.
“Intinya satu untuk pendidikan dasar SD dan SMP Negeri tidak boleh ada pungutan yang dikaitkan dengan penerimaan siswa baru. Itu sudah kami teken bersama antara saya dan pak Suryadharma Ali,” kata Nuh di Istana Negara, Jl Medan Merdeka Utara, belum lama ini.
Menurut Nuh, jika ada praktik liar tersebut, masyarakat bisa mengadu ke Kemendiknas. Salah satu caranya dengan mengirim SMS, email, atau telepon.
“Pendidikannya tingkat wajib, kalau ada silakan laporkan ke posko aduan masyarakat. Kalau ada di mana saja, negeri, kalau dia pungut laporkan, kita akan berikan tindakan tegas,” tuturnya.
“Telepon 177 itu langsung ke Diknas, atau sampakan ke email tapi saya nggak hapal, sepertinya aduan@kemdiknas.go.id, telepon ada juga tapi saya nggak hapal,” tambahnya.
Lain lagi dengan sekolah RSBI atau Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Menurut Nuh, di sekolah tersebut memang ada biaya yang dipatok.
“Tetapi harus ada minimal 20 persen untuk adik-adik kita yang berasal dari keluarga kurang mampu,” imbuhnya.dtk/pl

Baca Selanjutnya...

Iskandar : Gapensi Menuju Profesionalisme

Laporan : Katharina
Editor : Erwin Maulidra Z
Bandarlampung Pikiran Lampung
Gapensi kedepannya, diharapkan semakin baik dan berkembang serta ikut berkiprah dalam pembangunan Lampung.

Selanjutnya, Gapensi dapat membangun profesionalisme pelaksanaan jasa konstruksi guna mensukseskan pembangunan di Provinsi Lampung yang berkualitas.
Hal ini dikatakan Iskandar Hartawi, usai terpilih kembali sebagai Ketua Gapensi Provinsi Lampung pada Musyawarah Daerah (Musda) ke-VII Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Provinsi Lampung di Novotel Bandar Lampung, Selasa, (28/6).
“Gapensi memiliki peran strategis apada sektor konstruksi di masa depan. Karena itu, Gapensi akan melakukan pembinaan serius kepada seluruh anggotanya. Pembinaan diberikan dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan anggota dan peningkatan kualitas pelayanan jasa konstruksi,” katanya.
Gubernur Lampung yang diwakili Asisten II Bidang Pembangunan, Hanan A. Razak dalam sambutannya mengatakan, Gapensi merupakan wadah berkumpulnya perusahaan jasa konstruksi yang mempunyai posisi strategis untuk membina anggotanya menjadi profesional.  “Gapensi ikut berperan serta dalam pembangunan daerah Lampung, karena Gapensi memiliki  posisi strategis untuk membina anggotanya menjadi profesional,” katanya.
Gubernur berharap Gapensi bisa melakukan pembenahan-pembenahan dari berbagai aspek, tidak hanya aspek teknis tapi aspek SDM, manajerial, dan kelembagaan.
Iskandar menambahkan, Musda merupakan forum musyawarah tertinggi di tingkat daerah. Tujuannya, antara lain mengangkat dan menetapkan Penasehat dan Dewan Pertimbangan BPD (Badan Pimpinan Daerah) Gapensi Provinsi Lampung, periode 2011–2016, memilih BPD Gapensi 2011 – 2016.
“Jumlah peserta dari 14 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, yaitu 39 orang peserta penuh, 31 peserta peninjau,” jelasnya. Dia juga berharap Musda berjalan dengan lancar, menghasilkan keputusan yang baik bagi Gapensi dan bermanfaat bagi masyarakat pembangunan.
Musyawarah, lanjut Iskandar, diselenggarakan berdasarkan AD/ART Gapensi, surat keputusan BPD Gapensi No. 01/SK/Musda VII/BPD/Gapensi 2011.
Hadir dalam acara tersebut Ketua Umum BPP Gapensi Ir. Hi. Soeharjoso, Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah Provinsi Lampung Ir. Taufik Hidayat, MM. MEP, mantan Ketua Gapensi serta Ketua BPC Gapensi se-Provinsi Lampung.

Baca Selanjutnya...

Lukman Hakim Lepas Kontingen Jambore Kota Metro

Laporan : Khairul Chan
Editor : Birman Bazar
Metro Pikiran Lampung
Walikota Metro Lukman Hakim secara resmi melepas kontingen Jambore Nasional (Jamnas) IX Tahun 2011 Kwarcab Kota Metro di halaman Pemda setempat, Selasa (28/6).
“Pengembangan diri yang meliputi bidang mental, fisik, spiritual dan sosial baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat bisa dibangun dalam wadah perkemahan, hingga dapat menumbuhkan kreativitas bersifat edukatif,” kata Lukman Hakim yang juga selaku Ka. Mabicab Gerakan Pramuka Kota Metro
Lukman Hakim meminta agar peserta  menjaga kekompakkan, kesetiakawanan dan kerja sama agar tujuan jambore untuk meningkatkan kemandirian, kepemimpinan, keterampilan , persatuan dan kesatuan  Pramuka Penggalang  dapat tercapai.
Melalui Jambore ini, kata walikota, para peserta penggalang dapat memupuk rasa persahabatan, persaudaraan dan tunjukkan ketrampilan, kreativitas serta cari pengalaman yang sebanyak-banyaknya, agar nantinya mampu mengibarkan panji-panji Kwarcab Kota Metro.
“Saya harap menjaga nama baik Kota Metro dengan selalu mengikuti kegiatan selama berada di perkemahan “ pinta ia di hadapan 57 kontingen jambore yang terdiri dari  32 peserta penggalang putra/putri, 8 pembina pendamping , 7 orang tim Aju dan 10 orang tim peninjau.
Saat memberikan laporan, pimpinan kontingen menjelaskan bahwa kontingen jambore akan bertolak ke Bumi Perkemahan Teluk Gelan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan dan Bumi Perkemahan Cadika Kota Palembang sebagai sub Camp Jamnas IX 2011, yang akan dilaksanakan mulai tanggal 2-9 Juli 2011.
Rencananya, perjalanan kontingen Jamnas IX Tahun 2011 Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Metro dibagi beberapa tahap, yakni tim AJU/Pendahulu berangkat tanggal 28 Juni pukul 14.00 WIB dan kontingen besar berangkat tanggal 29 Juni.
Sementara jadwal kepulangan nanti bersama-sama tanggal 9 Juli 2011. Peserta akan mengikuti serangkaian acara, di antaranya kegiatan teknologi industri, Scouting Skill, adventure Chalenge, Go Green, dan pendidikan dan seni budaya.

Baca Selanjutnya...

Kepsek Dinilai Arogan

• Alergi Terhadap LSM dan Wartawan

Laporan : Akuan Januar
Editor : Erwin Maulidra Z
Tuba Pikiran Lampung
Sejumlah kalangan menyesalkan tindakan yang dilakukan kepala SDN 01 Panca Tunggal Jaya, Kec. Penawaraji, Tulangbawang (Tuba), Johan. 
Pasalnya, dia terkesan menghindar jika hendak ditemui. Mirisnya lagi, dengan nada lantang ia menyatakan bahwa dirinya alergi dengan LSM maupun wartawan.
Sikap Johan mendapat kritik tajam dari warga kampung setempat.
Mereka menilai tindakan arogansi yang ditunjukan oleh kepala sekolah (kepsek) tersebut tidak patut dilakukan seorang pendidik.
‘’Seharusnya sebagai pimpinan, ia punya sikap terbuka. Terlebih lagi terhadap para media, karena media merupakan salah satu kontrol sosial,’’ ujar salah satu tokoh kampung setempat, yang enggan namanya disebutkan.
Sikap aneh Johan, kata sumber, patut dicurigai. “Apa penyebabnya, ia selalu sulit untuk ditemui, bahkan sampai menyatakan sangat alergi dengan LSM dan wartawan.
‘’Patut menjadi perhatian disdik Tuba, inspektorat dan kepolisian. Penegak hukum tidak ada salahnya, mencari tahu apa sebab kepsek jarang ditempat. Siapa tahu ada indikasi yang mengarah ke penggelapan uang negara yang dikelola kepsek melalui dana bos,’’ tegasnya.
Terpisah, sejumlah wali murid saat di temui koran ini menyayangkan sikap kepsek tersebut. Seharusnya, dia (Johan, red) harus transparan.
“Kalau demikian, kami jadi tidak mempercayai dia lagi. Apalagi sekolah ini sebagaai tempat anak didik menimba ilmu pengetahuan,” tutur salah seorang tua murid kepada SL, Kamis (29/6).
Terkait masalah tersebut, Kadisdik Tuba, Reksi Edwar belum bisa ditemui. Saat dihubungi via ponselnya tidak aktif.

Baca Selanjutnya...

Pemkab Lambar Tidak Peka Kesulitan Masyarakat

Laporan : Sisca
Editor : Erwin Maulidra Z
Liwa Pikiran Lampung
Fraksi Karya Baru Nasional Indonesia Raya (FKBNI) saat penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi menilai, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lambar), beberapa waktu lalu, menganggap pihak eksekutif tidak peka terhadap kesulitan yang dialami oleh masyarakat Lambar.
Ketua FKBNI DPRD Lambar, Mirzali, SS.SH mengatakan, naskah akademik yang dibuat dalam ajuan ranperda tersebut cenderung teoritis dan normatif, serta tidak berdasarkan pada situasi riil di masyarakat Lambar. “Naskah akademik tersebut patut dipertanyakan. Apakah ranperda RTRW ini dapat menjawab berbagai persoalan yang ada di kalangan masyarakat Lambar,” ujar Mirzalie.
Naskah akademik, kata dia, merupakan hasil kajian akademis yang seharusnya dapat lebih mengkonsentrasikan pembahasan terhadap penjelasan bentuk ketaatan, mekanisme, dan tata aturan yang akan diberlakukan.
Hal tersebut dapat tercapai jika pada tahapan penkajiannya dapat dilakukan semaksimal mungkin dengan melibatkan berbagai unsur dan stakeholder yang ada.
RTRW, kata dia, sangat erat kaitannya dengan pembahasan batas wilayah suatu daerah, terlebih dari segala penjuru di Lambar selalu berhadapan dengan tanah negara, terutama Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dan hutan lindung.
“Kondisi tersebut tidak selalu memberikan atmosfir yang positif  bagi masyarakat Lambar, bahkan kerap terjadi konflik baik antar masyarakat, maupun antara masyarakat dengan aparat,” terangnya.
Perda tersebut nantinya, beber dia lagi, akan mempengaruhi hajat hidup orang banyak dan akan berlaku sekitar 20 tahun. Sehingga keberadaan dan aspirasi masyarakat sangat penting untuk dipertimbangkan, terlebih ketika daerah ingin menjadikan konservasi sebagai basis pengembangan wilayahnya.
Masyarakat, dapat menjadi subjek pendukung pelaksanaan konservasi, namun juga dapat menjadi pelaku pengrusakan. “Dengan demikian, uji publik menjadi keharusan guna melihat bagaimana hubungan masyarakat dengan kawasan konservasi yang ada. Jika perda ini dilaksanakan tanpa melalui uji publik terlebih dahulu, tentunya akan sulit dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Lambar,” kata Mirzalie.
Terlebih, kata ketua DPD II Golkar Lambar itu, bila sudah menyangkut masalah tapal batas hutan negara, jika tidak dibahas secara baik dan ditentukan dengan jelas, maka akan menimbulkan konflik dan hal tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.

Baca Selanjutnya...

Total Utang LN Mengkhawatirkan

Jakarta Pikiran Lampung
Bank Indonesia menilai total utang luar negeri Indonesia baik pemerintah dan swasta yang terus meningkat hingga kwartal I tahun ini patut terus dicermati.
“Meski ekonomi kita stabil dan fundamental ekonomi bagus, tetapi utang luar negeri harus terus dicermati dengan mengingatkan pelaku bisnis untuk mengelola utang luar negerinya secara berhati-hati,” kata Kepala Biro Humas Bank Indonesia, Difi A Johansyah, di Jakarta, Kamis, (30/6).
Meski menilai rasio perbandingannya dengan fundamental ekonomi menunjukkan perbaikan, namun utang luar negeri tetap harus dicermati.
Dikatakannya, meski perilaku swasta dalam mengelola utang luar negeri sudah membaik dibanding masa krisis keuangan 1997/1998, namun upaya mengurangi risiko utang luar negeri harus terus dilakukan.
Menurutnya, meski total utang luar negeri baik Pemerintah dan Swasta terus meningkat namun, kondisi perekonomian sekarang menunjukkan kondisi yang membaik dibanding saat krisis ekonomi sehingga bumper atau penahan krisis ekonomi semakin baik.
“Bumper kita sekarang lebih bagus bahkan mau investment grade. Bahkan utang luar negeri swasta masuk ke sektor-sektor yang tumbuh seperti leasing, telekomunikasi, pertambangan, dan manufaktur,” katanya.
Sementara untuk utang luar negeri Pemerintah, lanjutnya, secara komposisi juga semakin baik dengan sumber utang yang digeser ke dalam negeri dengan memperbanyak penerbitan surat berharga negara (SBN).
Jumlah utang luar negeri Indonesia sampai kwartal I 2001 mencapai 214,5 miliar dolar AS, meningkat 10 miliar dolar AS dibanding posisi akhir 2010.qWin/Ant

Baca Selanjutnya...

Lembaga Penyiaran Harus Adil

• Pilkada 3 DOB

Laporan : Katharina
Editor : Erwin Maulidra Z
Bandarlampung Pikiran Lampung
Lembaga penyiaran radio  dan televisi di Lampung, diharapkan  dapat berperan aktif untuk mensukseskan pemilukada  di 3 Daerah Otonomi Baru (DOB)  Pringsewu, Tulangbawang Barat dan Mesuji,  dengan memperioritaskan pendidikan politik yang konstruktip melalui siaran dan tayangannya.
Hal ini dikatakan Asisten I Bidang Pemerintahan   Arinal Junaedi pada acara penandatanganan MOU antara KPID Lampung dengan panitia pengawas pemilukada  Kabupaten Pringsewu, Mesuji dan Tulangbawang Barat  di ruang Abung Balai Keratun,belum lama ini.
“ Media yang berada di wilayah 3 kabupaten tersebut  harus  bersikap adil dan berimbang dalam memberikan  kesempatan kepada semua calon untuk mensosialisaskan visi dan misinya di lembaga penyiaran sesuai dengan kaidah yang berlaku,”jelasnya.
Sementara  ketua komisi penyiaran daerah (KPID) Lampung, M. Iqbal  Rasi mengatakan, substansi dari penandatanganan nota kesepahaman antara  kpid  dengan  penitia pengawas pemilukada di  3 otoda baru , sesuai dengan kewenangannya panwas tidak berhak menegur lembaga penyiaran apabila ada calon yang mengkooptasi penyiaran salah satu lembaga penyiaran diwilayahnya dengan materi kampanye.
Sesuai dengan nota kesepahaman panitia pengawas pemilukada hanya berwenang melaporkan  ke pihak KPID dan  menegur  calon tim sukses  calon.
Penanda tanganan nota kesepahaman antara komisi penyiaran daerah dengan panwas dari 3 kabupaten disaksikan langsung Asisten I Bidang Pemerintahan  Arinal Junaedi  didampingi Kepala Dinas Kominfo Akmal Jahidi.

Baca Selanjutnya...

Tiket KA Lampung-Palembang Habis

Bandarlampung Pikiran Lampung
Tiket penumpang kereta api kelas bisnis dan eksekutif dari Stasiun Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan, menuju Stasiun Tanjungkarang, Bandarlampung (Lampung), yang dijual di luar loket stasiun tersebut, telah habis terjual hingga keberangkatan tanggal 2 Juli 2011.
Menurut beberapa petugas layanan penjualan tiket KA itu, di Palembang, Rabu, saat ini pesanan tiket untuk penumpang kelas eksekutif dan bisnis KA Limex Sriwijaya dari Stasiun Kertapati menuju Stasiun Tanjungkarang, memang telah habis terjual sejak beberapa hari lalu.
Tiket itu hanya tersisa yang dijual langsung di loket kedua stasiun, dan harus dibeli dengan antre menjelang keberangkatan setiap harinya.
Namun para calon penumpang masih berkesempatan mendapatkan tiket kelas ekonomi yang menggunakan KA Rajabasa dari kedua stasiun dan berangkat pada pagi setiap harinya.
Para petugas layanan tiket itu menjelaskan bahwa untuk kelas eksekutif dan bisnis sudah tidak tersedia lagi tiket penumpang hingga 2 Juli mendatang.
Setelah tanggal itu, penumpang dapat kembali memesan tiket yang diperlukan.
Sejumlah warga Palembang yang hendak menuju Lampung membenarkan, ketiadaan tiket yang bisa dipesan di luar Stasiun Kertapati itu hingga beberapa hari ke depan.
“Sekarang mulai liburan sekolah, sehingga banyak warga yang bepergian dan melaksanakan liburan menggunakan jasa transportasi kereta api,” kata Lusi, salah satu warga Palembang itu pula.
Apalagi saat ini, kondisi jalan lintas timur Sumatera masih dalam perbaikan dan berkali-kali kendaraan harus merambat di perjalanan serta mengalami kemacetan akibat perbaikan jalan maupun arus kendaraan yang padat setiap harinya.
Namun menjelang pelaksanaan Jambore Nasional Gerakan Pramuka di Bumi Perkemahan Danau Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumsel, ruas jalan lintas timur dari Palembang menuju Indralaya (Ogan Ilir) hingga ke Kayuagung dan Teluk Gelam sampai pula ke perbatasan Provinsi Lampung, sebagian besar telah diperbaiki dan kembali lancar dilalui kendaraan.
Selain penumpang KA, memasuki liburan sekolah tahun ini, penumpang angkutan bus dan mobil antar jemput (travel) juga mengalami peningkatan.
“Belum terlalu padat, tapi penumpang sudah mulai lumayan banyak,” kata Aan, salah satu pengelola angkutan travel di Palembang itu pula.
Dia membenarkan, sebelumnya kondisi ruas jalan lintas timur Sumatera yang rusak dan kerap membuat kendaraan yang melalui jalan ini terjebak macet sampai berjam-jam, menjadi penghambat kelancaran transportasi penumpang maupun barang di jalur padat ini.
Kalau jalan rusak, sebagian penumpang akan memilih menggunakan kereta api. Tapi kalau jalan bagus, penumpang akan banyak lagi yang menggunakan mobil pribadi, bus umum atau travel,” kata dia pula.Win/Berita Daerah

Baca Selanjutnya...