Halaman

Kamis, 07 Juli 2011

Tiap Triwulan, Distako Metro Perbaiki Lampu Jalan

0 komentar
 
Laporan : Chan
Editor : Erwin Maulidra Z
Metro Pikiran Lampung

Dinas Tata Kota (Distako) Metro mencatat perlunya penggantian lampu jalan di 1.400 titik, walaupun di tahun ini telah dianggarkan penggantian di 400 titik lampu.
Namun, perbaikannya tidak bisa serta merta dilakukan, hal ini disebabkan pencairan dana tidak bisa dilakukan sekaligus.
Kadistako Agus Supriyanto mengatakan bahwa pihaknya dengan anggaran yang terbatas tersebut, terus berupaya melakukan perbaikan terhadap lampu jalan yang mati atau menjelang mati.
Kemudian usia lampu yang sudah melebihi tiga tahun atau 10 ribu jam menyala membuat lampu jalan harus diganti.
“Namun, anggaran yang terbatas membuat 1.400 titik lampu yang sudah harus diganti tidak dapat diganti sekaligus dan pencairan dana tersebut pada setiap triwulan, jadi setiap triwulan kita memperbaiki 100 titik lampu jalan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pihaknya yang di lapangan, selalu mendapatkan keluhan dari masyarakat.
Untuk itu pihaknya berupaya menjelaskan kepada warga bahwa perbaikan lampu jalan dilakukan secara bertahap.
“Lampu jalan idealnya bertahan selama tiga tahun dan faktor usia lampu yang menjadi penyebab banyaknya lampu jalan yang mati, kemudian untuk penggantian lampu jalan ini kita lakukan secara bertahap,” ujar Agus.
Baca Selanjutnya...

Aset Kabupaten Lampura Capai Rp 1,8 Triliun

0 komentar
 
Laporan : Indra Kesuma
Editor : Erwin Maulidra Z
Kotabumi Pikiran Lampung

Jumlah aset milik Pemkab Lampung Utara (Lampura) mencapai Rp 1,8 triliun. Rinciannya berupa tanah Rp 143.890.104.003, peralatan dan mesin Rp 300.190.928.804, gedung dan bangunan Rp 604.621.252.916, jalan dan irigasi Rp 737.501.272.250, aset tetap seperti buku di perpustakaan Rp 24.873.875.460.
“Selanjutnya aset dalam bentuk konstruksi yang sedang dalam pengerjaan sebesar Rp8.732.839.000. Seperti bangunan yang pengerjaannya dilakukan secara bertahap, yaitu pembangunan Islamic Center dan beberapa gedung lainnya,” ujar Kabid Pengelolaan Aset M. Salahuddin H.S. mewakili Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan, dan Aset (DPPKA) Lampura, DediAlfani, SE.

Semua aset tersebut berada di wilayah Lampura. Untuk aset yang ada di kabupaten pemekaran (Lampung Barat, Waykanan, dan Tulangbawang) sudah diserahkan saat perda pemekaran tersebut disahkan.
’’Jadi yang kita hitung itu semua aset yang ada di Lampura.Untuk pendataan aset dilakukan setelah serah terima infrastruktur ke masing-masing dinas. Kalau sudah diserahterimakan, baru kita catat sebagai aset daerah,” ujarnya.
Terkait raperda retribusi pemakaian kekayaan daerah yang batal disahkan, Salahuddin mengatakan, bukan pihaknya yang melakukan pengelolaannya, namun Bidang Pendapatan DPPKA. “Kami tentunya tidak mengetahui berapa jumlah aset yang memiliki retribusi karena yang menangani masalah tersebut adalah Bidang Pendapatan DPPKA,” pungkasnya.
Diketahui, DPRD Lampura mengesahkan empat dari lima raperda menjadi perda pada Kamis (23/6) lalu. Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Lampura M. Yusrizal, ST itu dihadiri Wakil Bupati Rohimat Aslan, Sekkab Drs. Hi. Paryadi, dan sejumlah unsur dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Lima raperda yang dibahas saat rapat tersebut yakni mengenai retribusi pelayanan persampahan/kebersihan; retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas; retribusi izin trayek; pencabutan Perda Nomor 22 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Pungutan Hasil Hutan Ikutan dan Kayu Hasil Hutan Rakyat; serta retribusi pemakaian kekayaan daerah.
Dari lima raperda itu, hanya empat yang disetujui dan disahkan. Sedangkan satu raperda tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah ditunda dalam jangka waktu yang belum ditentukan.
’’Kami akan mengkaji dan membahas kembali raperda pemakaian kekayaan daerah ini melalui pansus (panitia khusus). Pembahasan itu dilakukan secepatnya,’’ ujar Yusrizal saat ditemui usai paripurna.
Baca Selanjutnya...

Rencana Kenaikan BBM Ancam Ledakan Angka Kemiskinan

0 komentar
 
Jakarta Pikiran Lampung
Apabila bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinaikkan dan berdampak pada kenaikan inflasi, maka akan menambah masyarakat miskin di Indonesia. 
Kenaikan tersebut berkisar antara 100 ribu hingga 200 ribu masyarakat. “Kalau inflasi naik karena harga BBM naik satu persen, kemiskinan akan naik 1,5 persen,” ujar Direktur Statistik Ketahanan Sosial Badan Pusat Statistik (BPS), Hamonangan Ritonga, saat ditanyai wartawan di Swiss Belhotel, Jakarta, belum lama ini.
Menurutnya, saat ini jumlah masyarakat yang rentan miskin lebih banyak dari yang miskin. Perbandingan saat ini, masyarakat rentan miskin sekira dua kali lipat masyarakat miskin.
“Naik harga sedikit, langsung miskin. Yang miskin 30 juta, jadi masyarakat baru miskin bisa sekira 60 juta, kalau BBM naik akan bertambah dua kali lipat,” ujarnya.
Pihaknya menambahkan, untuk mengurangi kemiskinan, setiap program yang diberikan pemerintah harus tepat sasaran dan jangan sama rata. “Raskin harus tepat sasaran jangan sama rata, jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) juga, karena orang rentan miskin kalau masuk rumah sakit bisa jadi miskin,” tambahnya.
Dia menambahkan, pendataan pun menjadi hal penting untuk melakukan pengentasan kemiskinan. “Pendataan ini sangat penting, seperti di Papua penduduk miskinnya 38 persen, sekarang jadi 32 persen karena di sana programnya bagus, masyarakat dapat jamkesmas dan pendidikannya gratis,” tutupnya.oz/pl
Baca Selanjutnya...

Polres Tanggamus Kerahkan 493 Personel

0 komentar
 
  • Pilkada Pringsewu
Tanggamus Pikiran Lampung
Polres tanggamus mengerahkan 493 personel, untuk mengamankan pilkada Pringsewu pada 28 September mendatang.
Kapolres Tanggamus, AKBP Bayu Aji mengatakan, untuk pengamanan ini juga melibatkan anggota TNI dan juga mendapat bantuan kepada polda.
“Polres Tanggamus, juga akan menyosialisasikan penanganan tindak pidana pilkada, yang bekerja sama dengan Panwaslu sebagai penanggungjawab dalam keamanan pilkada,” kata Kapolres.
Pemkab Pringsewu siap mengajukan tambahan dana untuk Polres Tanggamus untuk mengamankan pilkada.
”Apabila dana di pemkab masih memungkinkan, maka kami siap ajukan dana tambahan untuk pengamanan pilkada tersebut,” cetus Pj Bupati Pringsewu Sudarno Eddi.
Sementara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pringsewu menyediakan 650 tempat pemungutan suara (TPS). Sebanyak TPS tersebut tersebar di delapan kecamatan, di Kabupaten Pringsewu.
“Sejak awal TPS berjumlah 625 dan ditambah 25 TPS, hingga menjadi 650 TPS yang tersebar di delapan kecamatan, kecuali Kecamatan Sukoharjo,” kata Ketua KPU Pringsewu, Warsito, Selasa (5/7).
Ia menjelaskan, penambahan TPS sesuai dengan keadaan yang menjadi beberapa pertimbangan seperti letak geografis dan juga jumlah pemilih yang tidak dimungkinkan terakomodir di dalam satu TPS.win/poskota
Baca Selanjutnya...
Senin, 04 Juli 2011

BPDAS dan Rekanan Diduga ‘Rampok’ Dana APBN

0 komentar
 
  • Reboisasi Hutan Lampung 2010
Laporan : Birman Bazar
Editor : Erwin Maulidra Z
Bandarlampung Pikiran Lampung
Program reboisasi hutan di Provinsi Lampung yang didanai oleh APBN tahun 2010, diduga sarat penyimpangan. 

Disinyalir, dana program ini yang berjumlah milyaran rupiah telah ‘dirampok’ oleh Oknum Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Way Seputih Way Sekampung dan rekanan yang mengerjakan proyek tersebut.
Aroma peyimpangan program penamanan satu miliar pohon di Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Lampung melalui satker Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Way Seputih Way Sekampung ini, sangat kental terasa. Mulai dari proses lelang sampai dengan penyaluran bibit untuk penghijauan.
“Praktik KKN diduga kuat sudah berlangsung sejak proses lelang dan verifikasi perusahaan. Sebab, perusahaan yang ditetapkan terpilih sebagai pemenang diduga tidak memiliki persyaratan, seperti yang diatur dalam dokumen penawaran. Indikasinya, perusahaan terkait belum memperoleh rekomendasi atau izin penangkaran,” ungkap Direktur Eksekutif Bandar Lampung Coruption Watch (BLCW), Azwanizar, SE, saat bertandang ke Redaksi Pikiran Lampung, Jumat (30/6) lalu.
Untuk wilayah Lampung, kata dia, program tersebut dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Way Seputih Way Sekampung.
Dalam hal implementasinya, turut pula dilibatkan beberapa pihak, diantaranya satuan kerja (satker) Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Tanggamus bersama pihak ke tiga sebagai pelaksana kegiatan.
Lanjutnya, kendati bagi-bagi tugas sudah dilakukan secara sinergi, namun tidak menjamin prosesnya bisa berjalan mulus. Sebab belakangan ditengarai justru terendus gelagat praktik patgulipat dalam pelaksanaannya.
Menurutnya, nuansa korupsi kegiatan tersebut sangat kental. Hasil pantauan BLCW pada beberapa lokasi kegiatan, seperti di lokasi Reboisasi Pengkayaan Tanaman di Kecamatan Lemong, Kabupaten Lampung Barat.
Di bawah kewenangan satuan kerja (satker) TNBBS Tanggamus, pelaksanaan program di wilayah ini dibagi menjadi tiga blok.
Sementara, untuk urusan penyediaan barang dan jasa, telah ditunjuk satu perusahaan pada masing-masing blok.
Dia menuding, pelaksanaan kegiatan itu diduga carut marut. Hal ini semakin diperkuat dengan hasil temuan tim investigasi dan monitoring BLCW. Ternyata dugaan penyimpangan terus berlanjut hingga kelapangan.
Semestinya, kata dia, pada tiga blok yang memiliki luas areal garapan 900 hektar, pengadaan bibit ditangani oleh tiga perusahaan.
Adapun pembagian wilayah sebagai berikut  blok III yang diketuai Fajri,  memiliki wewenang untuk menangani 10 petak, dengan penyuplai bibit untuk lahan seluas 305 hektar tersebut dari CV. Putri Nuban.
Lalu pada blok IV yang diketuai Harun, dengan areal 10 petak dan luasan sekitar 325 ha, penyuplainya CV Loyal.
Kemudian diblok V yang diketuai Tarzaan effendi, terdiri dari 9 petak dengan luas lahan 270 ha, dan pelaksana pengadaan bibit CV Kusuma Andalas Perkasa.
“Hanya saja hasil penelusuran menunjukkan semua anggota (kelompok) blok mengaku tidak tahu menahu tentang keberadaan ketiga perusahaan yang dimaksud. Yang mereka tahu hanya satu orang, yang kerap muncul dan menyuplai bibit tanaman pad ketiga blok tadi,” bebernya.
Kongkalikong
Azwanizar mensinyalir telah terjadi rekayasa, sebab pemilik ketiga perusahaan tersebut, yaitu satu orang. “Seandainya dugaan tersebut benar adanya, maka bisa dipastikan sudah terjadi kongkalikong antara pihak BPDAS dengan rekanan,” terangnya.
Dia membeberkan hasil temuan lain, seperti pada pembagian alat kerja kepada masing-masing kelompok, yang tidak sesuai ketentuan. Misalnya pada pembagian cangkul. Berdasarkan juknis, setiap kelompok berhak menerima jatah 225 cangkul. Tapi kenyataannya yang diberikan hanya 5 buah.
Ketidaksesuain juga terjadi pada pendistribusian golok yang mestinya disalurkan sebanyak 175 buah, namun yang diterima ketua kelompok hanya 5 buah. Hal serupa juga terjadi pada pembagian arit.
Demikian pula pada pengadaan pos jaga. Dalam pelaksanaannya ketiga perusahaan tidak membuat pos baru, melainkan hanya merehab bangunan yang sudah ada. Padahal dalam RAB telah dianggarkan pembuatan pos jaga.
Dugaan ketidakberesan tidak hanya berhenti sampai disitu. Pada pembagian bibit juga terjadi pengurangan, dimana masing-masing pengurus kelompok mengaku tidak menerima bibit tanaman Ficus SP,  yang mestinya mereka terima sebanyak 100 batang bibit.
“Berdasarkan temuan itu, kami akan menindaklanjuti dan melaporkannya ke pihak terkait, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan lebih mendalam,” tegas Azwanizar.
Sementara itu, dari informasi yang diperoleh, ada beberapa tempat bibit penghijauan yang hanya dibayar di muka (DP) namun  bibit tersebut tidak pernah diambil atau disalurkan untuk program Penghijauan.
Sementara itu, ketika Pikiran Lampung berupaya mengklarisifikasi terkait hasil temuan BLCW tersebut melalui Via SMS, salah satu pegawai BPDAS Provinsi Lampung ini tidak bisa memberikan keterangan.
Baca Selanjutnya...

Oknum PLN Lampung Diduga Rugikan Negara dan Novotel

0 komentar
 
  • Dikecam Berbagai Pihak
Laporan: Birman Bazar
Editor : Erwin Maulidra Z
Bandarlampung Pikiran Lampung

Dugaan  adanya permainan oknum PLN di salah satu ranting di Bandarlampung dan PT Ogawa dalam pemasangan jaringan listrik di Hotel Novotel Bandarlampung, menuai kritik tajam  dari sejumlah kalangan.
Salah satunya datang dari LSM Tunas Bangsa (Tuba) Bandarlampung. Melalui ketuanya, B.  Sandi, LSM  tersebut sangat menyayangkan tindakan yang mereka anggap sangat meragukan konsumen dan negara tersebut. “Jika benar mereka  (Oknum PLN dan PT.Ogawa Bandarlampung-red) melakukan tindakan tersebut, hal ini tentunya sangat merugikan konsumen dan negara. Permasalahan ini harus  segera diusut oleh pihak yang berwajib. Kami siap mengawal kasus tersebut hingga ke pengadilan,” tegasnya belum lama ini.
Tim investigasi Tuba, kata Sandi, akan turun ke lapangan untuk pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) terkait pemberitaan di  Pikiran Lampung beberapa waktu lalu.
Terkait kasus tersebut, Manajer hotel Novotel saat dimintai keterangannya tidak berada di tempat. “Bapak pimpinan tidak berada di tempat,” kata resepsionis hotel setempat kepada koran ini, Rabu (29/6).
Oknum PLN saat diminta keterangan juga tidak berada di tempat. Ponselnya saat dihubungi tidak aktif. “Bapak ada rapat di PLN Cabang Tamjung Karang,” katanya.
Berita sebelumnya, oknum Perusahaan Listrik Negara (PLN) di salah satu ranting di Bandar Lampung diduga merugikan keuangan negara ratusan juta rupiah.
Pasalnya, perusahaan yang mengerjakan instalatir listrik di Hotel Novotel diduga menggunakan perusahaan “illegal” alias izin operasionalnya tidak berlaku.
“Begitupun juga dengan pihak PLN yang telah kecolongan terhadap perusahaan yang izin operasionalnya diduga sudah tidak berlaku lagi.
Perusahaan tersebut adalah PT Ogawa yang mengerjakan instalatir listrik di Hotel Novotel. Oknum PLN juga terlibat dengan memanfaatkan perusahaan illegal tersebut,” ungkap sumber yang enggan menyebutkan namanya kepada koran ini, belum lama ini.
Dikatakan sumber, jika konstruksi listrik dikerjakan asal-asalan, maka tidak menutup kemungkinan terjadi hal–hal yang tidak diinginkan, seperti konsleting pada jaringan listrik hotel tersebut.
“Kalau hal ini terjadi, siapa yang akan yang bertanggungjawab akan kerusakan ataupun konsleting listrik. Karena listrik merupakan suatu hal yang sangat vital pada sebuah bangunan gedung, khususnya gedung perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa ataupun tempat fasilitas umum lainnya. Disamping bermanfaat, listrik juga dapat membahayakan, sehingga penyediaan dan pemanfaatannya harus memperhatikan aspek keselamatan ketenagalistrikan,” ujar sumber yang juga ahli ketenaga listrikan.
Hotel Novotel, kata sumber, seyogyanya teliti sebelum membeli agar tidak menemukan permasalahan di kemudian hari. Terlebih–lebih hotel tersebut termasuk hotel bintang empat. “Novotel meski jeli terhadap jasa–jasa pengusaha yang mengerjakan kontruksi bangunan, listrik, dan yang lainnya,” jelasnya.
Hal inilah patut dipertanyakan, apakah pihak manajemen Novotel atau pihak PLN yang lalai telah menggunakan perusahaan PT. Ogawa sebagai kontraktor instalatir listrik untuk mengerjakan seluruh jaringan listrik di Hotel Novotel. Seharusnya kedua belah pihak memeriksa terlebih dahulu kelengkapan berkas PT. Ogawa. Apakah semua persyaratan dari perusahaan tersebut mulai dari berkas–berkas hingga izin dan yang lainnya masih berlaku atau tidak.
Bahkan, sumber juga mengatakan seharusnya PT. Ogawa memiliki izin dari Asosiasi Kontruksi Listrik Indonesia (Akli), tapi ini tidak. Dugaan kuat oknum PLN yang mencari keuntungan dan menghindari pajak telah mengelabui pihak manajemen Hotel Novotel untuk memakai PT. Ogawa sebagai perusahaan kontruksi yang mengerjakan instalatir listriknya.
Baca Selanjutnya...

Argentina Gagal Raup Poin Sempurna

0 komentar
 

Pikiran Lampung - Alih-alih mengepak poin sempurna, Argentina malah nyaris dipermalukan Bolivia. Tim Tango pun harus puas mengoleksi satu angka, saat ditahan imbang 1-1 oleh Bolivia, Sabtu (2/7).
Argentina tak mengawali perhelatan Copa America dengan sempurna. Bertindak sebagai tuan rumah, Lionel Messi dkk hampir saja dibuat malu tamunya, Bolivia, yang unggul lebih dulu melalui Edivaldo Rojas di awal babak kedua. Muka Argentina diselematkan pemain pengganti Sergio Aguero berkat gol cantiknya di menit 76.
Kedua tim bermain saling menyerang, dengan Argentina yang bermain menekan sejak menit pertama. Bolivia sendiri hanya bisa mengimbangi Argentina dengan melakukan serangan balik sesekali.
Walaupun bermain menyerang, namun serangan Argentina seakan tidak berdaya menembus pertahanan BOlivia, padahal tim lawan tidak mampu bermain lepas dan hanya mampu bertahan sepanjang laga babak pertama.
Memasuki babak kedua, Argentina bermain lebih menekan dan bernafsu menyerang. Bolivia yang tampaknya sudah mulai terbiasa dengan atmosfer pertandingan bisa bermain lebih lepas meladeni serangan dari Tim Tango.
Bolivia berhasil mengejutkan seisi stadion yang merupakan pendukung Argentina di menit ke 48. Striker Bolivia Edvaldo Rojas berhasil meneruskan umpan manis Jhasmani Campos menjadi sebuah gol yang membuat tim tuan rumah tertinggal satu gol.
Tertinggal satu gol membuat tim arahan Sergio Batista itu semakin bernafsu menyerang. Mengandalkan trisula maut, Lionel Messi, Carlos Tevez, dan Ezequiel Lavezzi, skuad Albiceleste membobardir pertahanan Bolivia tanpa henti.
Di menit 71 Lavezzi yang tampak kelelahan ditarik keluar, digantikan oleh Sergio Aguero. Pergantian ini membuahkan hasil manis karena di menit 76, penyerang yang dirumorkan sedang diincar Real Madrid ini berhasil mengkonversi umpan dada Nicolas Burdisso menjadi sebuah gol indah lewat tendangan voli cantik di menit ke 76.
Usai mencetak gol penyeimbang, Argentina yang bernafsu mengincar kemenangan terus menekan lini belakang Bolivia yang bagaikan tembok baja. Bolivia sendiri pada akhirnya menyerang sepanjang sisa waktu laga hingga akhirnya peluit bertiup tanda usainya laga. Dengan laga ini, kedua tim mengantongi satu poin di grup A.Oz
Baca Selanjutnya...

Oedin Jadi ‘Sekelik’ Keraton Solo

0 komentar
 
  • Terima Gelar Pangkat Sentono Dalem

Laporan :Birman Bazar
Editor : Erwin Maulidra Z
Bandarlampung Pikiran Lampung

Setelah sebelumnya mendapat gelar kehormatan dan menjadi keluarga besar Kerajaan Perak Malaysia, Gubernur Lampung Sjachroedin ZP dan keluarga kembali mendapat gelar kehormatan serupa. Kali ini orang nomor satu di Provinsi Lampung yang biasa disapa Oedin tersebut, mendapat gelar kehormatan dan dijadikan ‘Sekelik’ (Saudara) dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Solo Jawa Tengah.
Oedin dan keluarga mendapat  gelar kehormatan keraton (Paringdalem). Pemberian gelar itu juga bertepatan dengan Peringatan Naik Takhta Ke-7 Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Paku Buwono XIII di Bangsal Sumorokoto, Minggu (26/6) lalu.
Pemberian gelar pangkat tersebut, dilakukan oleh Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Poeger, B.A. Dalam prosesi itu, Gubernur Lampung Sjachroedin ZP didampingi Truly Sjachroedin.
’’Gelar pangkat ini diberikan kepada keluarga besar Bapak Sjachroedin, ZP karena jasa dan perhatian mereka terhadap pelestarian serta pengembangan budaya daerah,’’ jelas Kanjeng Pangeran (KP) Winarno Kusumo yang menjabat Wakil Pengageng Sasono Wilopo Keraton Surakarta Hadiningrat, Minggu (26/6).
Gelar tersebut diraih oleh Sjachroedin karena jasa dan kepeduliannya terhadap pelestarian serta pengembangan budaya daerah. Kedelapan anggota keluarga tersebut, yakni sang besan yakni Ir. Suryono berpangkat Kanjeng Raden Aryo (KRA) Ir. Suryono Nagoro, Rycko Menoza yang juga bupati Lampung Selatan berpangkat Kanjeng Raden Aryo (KRA) Rycko Noto Adi Negoro, dan Pitka Rycko Menoza (Kanjeng Mas Ayu Tumenggung/KMAT Pitka Sekar Wasito Kirono).
Lalu, Ir. Aryodhia Febriyansyah S.Z.P. (Kanjeng Raden Aryo Tumenggung/KRAT Ir. Aryodhia Febriyansyah Pandyonagoro S.Z.P.), Aldila Issa Suryawati (KMAT Aldila Issa Suryawati Sekar Mondro Kirono), Handitya Narapati S.Z.P. (KRAT Hi. Handitya Narapatinagoro S.Z.P.), Hj. Dea Ameira Norman Narapati (KMAT Hj. Dea Ameira Norman Narapati Sekar Padmo Kirono), dan Nadia Raisa Setia Murni S.Z.P. (KMAT Nadia Raisa Setia Murni S.Z.P.).
Beberapa pejabat teras Pemprov Lampung juga turut mendampingi gubernur, di antaranya Sekprov Berlian Tihang, Asisten Bidang Umum Adeham, Kadisbudpar Gatot Hadi Utomo, Kaban Perwakilan Edarwan, Kadis Pendidikan Tauhidi, Plt. Kadis Bina Marga M. Arif Hidayat, Karo Keuangan Lizar Ansyori, dan Karo Umum Hotman, juga perwakilan dari Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL).
Kabid Humas Diskominfo Lampung Yurnalis menuturkan, Pemprov Lampung belum mengetahui apakah nantinya ada pengukuhan gelar balasan bagi keluarga besar Keraton Surakarta.
Namun, menurutnya, apabila ada, maka kemungkinan besar MPAL yang akan memberikannya.
’’Sejauh ini kami belum mengetahuinya,’’ ujar Yurnalis via ponselnya.
Baca Selanjutnya...

Momen Peningkatan Investasi

0 komentar
 
  • Lampung Fair 2011 
Laporan : Katharina
Editor : Erwin Maulidra Z
Bandarlampung Pikiran Lampung

Lampung fair 2011 dapat mendorong terbangunnya transaksi bisnis baik investasi maupun perdagangan, mensosialisasikan pembangunan sektor investasi perdagangan dan pariwisata di Provinsi Lampung.
“Kegiatan ini merupakan momentum untuk mengembangkan potensi investasi dan inovasi,” kata Gubernur Lampung Sjachroedin ZP, di sela-sela pembukaan Lampung Fair 2011 di PKOR Way Halim, Bandar Lampung, Jumat (1/7).
Menurutnya, Lampung Fair dapat berperan sebagai sarana informasi tentang hasil dan rencana pembangunan Lampung.
Sjachroedin menambahkan, selain sebagai ajang perdagangan, kegiatan ini juga membawa unsur hiburan bagi masyarakat. Lampung Fair 2011 diselenggarakan dengan menggabungkan tiga kegiatan sekaligus, yaitu Lampung Expo, Pameran Pembangunan, dan Pesta Rakyat.
Pembukaaan dihadiri Wakil Gubernur Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Kapolda Lampung Brigjen Sulistyo Ishak, Sekprov Berlian Tihang, Komandan Brigif 3 Marinir Piabung Kolonel Bambang Suswantono, anggota Forkopimda Provinsi Lampung, Walikota/ Bupati se-Lampung.
Tema yang diusung dalam acara tersebut, yakni Lampung as the future of economic creative power. Kegiatan ini diharapkan dapat menjalin kemitraan yang menyeluruh terkait investasi perdagangan promosi dan hiburan.
Lampung Fair kali ini dirangkai dengan kegiatan, antara lain Sumatra Investment Summit, Lampung Expo, kontes modifikasi otomotif, rekor MURI minum kopi yang berlangsung dari 1 Juli-18 Juli 2011. Peserta yang mengikuti ajang ini dari 410 stand, 11 anjungan kabupaten/kota dan 31 peserta pawai pembangunan.
Panitia diakhir kegiatan akan memilih stand dan pawai pembangun terbaik. Peserta Lampung Fair juga berasal dari provinsi lain, seperti Provinsi NTB.
Baca Selanjutnya...

Kepsek Dilarang Pungut ‘Uang Haram’

0 komentar
 
  • PSB 2011
JakartaPikiran Lampung
Memasuki musim pendaftaran sekolah, pungutan liar dikhawatirkan marak terjadi. Karena itu, Mendiknas Muhammad Nuh meminta agar masyarakat waspada dan tak segan mengadukan jika ada praktik tersebut.
“Intinya satu untuk pendidikan dasar SD dan SMP Negeri tidak boleh ada pungutan yang dikaitkan dengan penerimaan siswa baru. Itu sudah kami teken bersama antara saya dan pak Suryadharma Ali,” kata Nuh di Istana Negara, Jl Medan Merdeka Utara, belum lama ini.
Menurut Nuh, jika ada praktik liar tersebut, masyarakat bisa mengadu ke Kemendiknas. Salah satu caranya dengan mengirim SMS, email, atau telepon.
“Pendidikannya tingkat wajib, kalau ada silakan laporkan ke posko aduan masyarakat. Kalau ada di mana saja, negeri, kalau dia pungut laporkan, kita akan berikan tindakan tegas,” tuturnya.
“Telepon 177 itu langsung ke Diknas, atau sampakan ke email tapi saya nggak hapal, sepertinya aduan@kemdiknas.go.id, telepon ada juga tapi saya nggak hapal,” tambahnya.
Lain lagi dengan sekolah RSBI atau Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Menurut Nuh, di sekolah tersebut memang ada biaya yang dipatok.
“Tetapi harus ada minimal 20 persen untuk adik-adik kita yang berasal dari keluarga kurang mampu,” imbuhnya.dtk/pl
Baca Selanjutnya...

Iskandar : Gapensi Menuju Profesionalisme

0 komentar
 
Laporan : Katharina
Editor : Erwin Maulidra Z
Bandarlampung Pikiran Lampung

Gapensi kedepannya, diharapkan semakin baik dan berkembang serta ikut berkiprah dalam pembangunan Lampung.

Selanjutnya, Gapensi dapat membangun profesionalisme pelaksanaan jasa konstruksi guna mensukseskan pembangunan di Provinsi Lampung yang berkualitas.
Hal ini dikatakan Iskandar Hartawi, usai terpilih kembali sebagai Ketua Gapensi Provinsi Lampung pada Musyawarah Daerah (Musda) ke-VII Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Provinsi Lampung di Novotel Bandar Lampung, Selasa, (28/6).
“Gapensi memiliki peran strategis apada sektor konstruksi di masa depan. Karena itu, Gapensi akan melakukan pembinaan serius kepada seluruh anggotanya. Pembinaan diberikan dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan anggota dan peningkatan kualitas pelayanan jasa konstruksi,” katanya.
Gubernur Lampung yang diwakili Asisten II Bidang Pembangunan, Hanan A. Razak dalam sambutannya mengatakan, Gapensi merupakan wadah berkumpulnya perusahaan jasa konstruksi yang mempunyai posisi strategis untuk membina anggotanya menjadi profesional.  “Gapensi ikut berperan serta dalam pembangunan daerah Lampung, karena Gapensi memiliki  posisi strategis untuk membina anggotanya menjadi profesional,” katanya.
Gubernur berharap Gapensi bisa melakukan pembenahan-pembenahan dari berbagai aspek, tidak hanya aspek teknis tapi aspek SDM, manajerial, dan kelembagaan.
Iskandar menambahkan, Musda merupakan forum musyawarah tertinggi di tingkat daerah. Tujuannya, antara lain mengangkat dan menetapkan Penasehat dan Dewan Pertimbangan BPD (Badan Pimpinan Daerah) Gapensi Provinsi Lampung, periode 2011–2016, memilih BPD Gapensi 2011 – 2016.
“Jumlah peserta dari 14 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, yaitu 39 orang peserta penuh, 31 peserta peninjau,” jelasnya. Dia juga berharap Musda berjalan dengan lancar, menghasilkan keputusan yang baik bagi Gapensi dan bermanfaat bagi masyarakat pembangunan.
Musyawarah, lanjut Iskandar, diselenggarakan berdasarkan AD/ART Gapensi, surat keputusan BPD Gapensi No. 01/SK/Musda VII/BPD/Gapensi 2011.
Hadir dalam acara tersebut Ketua Umum BPP Gapensi Ir. Hi. Soeharjoso, Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah Provinsi Lampung Ir. Taufik Hidayat, MM. MEP, mantan Ketua Gapensi serta Ketua BPC Gapensi se-Provinsi Lampung.
Baca Selanjutnya...

Lukman Hakim Lepas Kontingen Jambore Kota Metro

0 komentar
 
Laporan : Khairul Chan
Editor : Birman Bazar
Metro Pikiran Lampung

Walikota Metro Lukman Hakim secara resmi melepas kontingen Jambore Nasional (Jamnas) IX Tahun 2011 Kwarcab Kota Metro di halaman Pemda setempat, Selasa (28/6).
“Pengembangan diri yang meliputi bidang mental, fisik, spiritual dan sosial baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat bisa dibangun dalam wadah perkemahan, hingga dapat menumbuhkan kreativitas bersifat edukatif,” kata Lukman Hakim yang juga selaku Ka. Mabicab Gerakan Pramuka Kota Metro
Lukman Hakim meminta agar peserta  menjaga kekompakkan, kesetiakawanan dan kerja sama agar tujuan jambore untuk meningkatkan kemandirian, kepemimpinan, keterampilan , persatuan dan kesatuan  Pramuka Penggalang  dapat tercapai.
Melalui Jambore ini, kata walikota, para peserta penggalang dapat memupuk rasa persahabatan, persaudaraan dan tunjukkan ketrampilan, kreativitas serta cari pengalaman yang sebanyak-banyaknya, agar nantinya mampu mengibarkan panji-panji Kwarcab Kota Metro.
“Saya harap menjaga nama baik Kota Metro dengan selalu mengikuti kegiatan selama berada di perkemahan “ pinta ia di hadapan 57 kontingen jambore yang terdiri dari  32 peserta penggalang putra/putri, 8 pembina pendamping , 7 orang tim Aju dan 10 orang tim peninjau.
Saat memberikan laporan, pimpinan kontingen menjelaskan bahwa kontingen jambore akan bertolak ke Bumi Perkemahan Teluk Gelan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan dan Bumi Perkemahan Cadika Kota Palembang sebagai sub Camp Jamnas IX 2011, yang akan dilaksanakan mulai tanggal 2-9 Juli 2011.
Rencananya, perjalanan kontingen Jamnas IX Tahun 2011 Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Metro dibagi beberapa tahap, yakni tim AJU/Pendahulu berangkat tanggal 28 Juni pukul 14.00 WIB dan kontingen besar berangkat tanggal 29 Juni.
Sementara jadwal kepulangan nanti bersama-sama tanggal 9 Juli 2011. Peserta akan mengikuti serangkaian acara, di antaranya kegiatan teknologi industri, Scouting Skill, adventure Chalenge, Go Green, dan pendidikan dan seni budaya.
Baca Selanjutnya...

Kepsek Dinilai Arogan

0 komentar
 
  • Alergi Terhadap LSM dan Wartawan
Laporan : Akuan Januar
Editor : Erwin Maulidra Z
Tuba Pikiran Lampung

Sejumlah kalangan menyesalkan tindakan yang dilakukan kepala SDN 01 Panca Tunggal Jaya, Kec. Penawaraji, Tulangbawang (Tuba), Johan. 
Pasalnya, dia terkesan menghindar jika hendak ditemui. Mirisnya lagi, dengan nada lantang ia menyatakan bahwa dirinya alergi dengan LSM maupun wartawan.
Sikap Johan mendapat kritik tajam dari warga kampung setempat.
Mereka menilai tindakan arogansi yang ditunjukan oleh kepala sekolah (kepsek) tersebut tidak patut dilakukan seorang pendidik.
‘’Seharusnya sebagai pimpinan, ia punya sikap terbuka. Terlebih lagi terhadap para media, karena media merupakan salah satu kontrol sosial,’’ ujar salah satu tokoh kampung setempat, yang enggan namanya disebutkan.
Sikap aneh Johan, kata sumber, patut dicurigai. “Apa penyebabnya, ia selalu sulit untuk ditemui, bahkan sampai menyatakan sangat alergi dengan LSM dan wartawan.
‘’Patut menjadi perhatian disdik Tuba, inspektorat dan kepolisian. Penegak hukum tidak ada salahnya, mencari tahu apa sebab kepsek jarang ditempat. Siapa tahu ada indikasi yang mengarah ke penggelapan uang negara yang dikelola kepsek melalui dana bos,’’ tegasnya.
Terpisah, sejumlah wali murid saat di temui koran ini menyayangkan sikap kepsek tersebut. Seharusnya, dia (Johan, red) harus transparan.
“Kalau demikian, kami jadi tidak mempercayai dia lagi. Apalagi sekolah ini sebagaai tempat anak didik menimba ilmu pengetahuan,” tutur salah seorang tua murid kepada SL, Kamis (29/6).
Terkait masalah tersebut, Kadisdik Tuba, Reksi Edwar belum bisa ditemui. Saat dihubungi via ponselnya tidak aktif.
Baca Selanjutnya...

Pemkab Lambar Tidak Peka Kesulitan Masyarakat

0 komentar
 
Laporan : Sisca
Editor : Erwin Maulidra Z
Liwa Pikiran Lampung

Fraksi Karya Baru Nasional Indonesia Raya (FKBNI) saat penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi menilai, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lambar), beberapa waktu lalu, menganggap pihak eksekutif tidak peka terhadap kesulitan yang dialami oleh masyarakat Lambar.
Ketua FKBNI DPRD Lambar, Mirzali, SS.SH mengatakan, naskah akademik yang dibuat dalam ajuan ranperda tersebut cenderung teoritis dan normatif, serta tidak berdasarkan pada situasi riil di masyarakat Lambar. “Naskah akademik tersebut patut dipertanyakan. Apakah ranperda RTRW ini dapat menjawab berbagai persoalan yang ada di kalangan masyarakat Lambar,” ujar Mirzalie.
Naskah akademik, kata dia, merupakan hasil kajian akademis yang seharusnya dapat lebih mengkonsentrasikan pembahasan terhadap penjelasan bentuk ketaatan, mekanisme, dan tata aturan yang akan diberlakukan.
Hal tersebut dapat tercapai jika pada tahapan penkajiannya dapat dilakukan semaksimal mungkin dengan melibatkan berbagai unsur dan stakeholder yang ada.
RTRW, kata dia, sangat erat kaitannya dengan pembahasan batas wilayah suatu daerah, terlebih dari segala penjuru di Lambar selalu berhadapan dengan tanah negara, terutama Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dan hutan lindung.
“Kondisi tersebut tidak selalu memberikan atmosfir yang positif  bagi masyarakat Lambar, bahkan kerap terjadi konflik baik antar masyarakat, maupun antara masyarakat dengan aparat,” terangnya.
Perda tersebut nantinya, beber dia lagi, akan mempengaruhi hajat hidup orang banyak dan akan berlaku sekitar 20 tahun. Sehingga keberadaan dan aspirasi masyarakat sangat penting untuk dipertimbangkan, terlebih ketika daerah ingin menjadikan konservasi sebagai basis pengembangan wilayahnya.
Masyarakat, dapat menjadi subjek pendukung pelaksanaan konservasi, namun juga dapat menjadi pelaku pengrusakan. “Dengan demikian, uji publik menjadi keharusan guna melihat bagaimana hubungan masyarakat dengan kawasan konservasi yang ada. Jika perda ini dilaksanakan tanpa melalui uji publik terlebih dahulu, tentunya akan sulit dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Lambar,” kata Mirzalie.
Terlebih, kata ketua DPD II Golkar Lambar itu, bila sudah menyangkut masalah tapal batas hutan negara, jika tidak dibahas secara baik dan ditentukan dengan jelas, maka akan menimbulkan konflik dan hal tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.

Baca Selanjutnya...

Total Utang LN Mengkhawatirkan

0 komentar
 
Jakarta Pikiran Lampung
Bank Indonesia menilai total utang luar negeri Indonesia baik pemerintah dan swasta yang terus meningkat hingga kwartal I tahun ini patut terus dicermati.
“Meski ekonomi kita stabil dan fundamental ekonomi bagus, tetapi utang luar negeri harus terus dicermati dengan mengingatkan pelaku bisnis untuk mengelola utang luar negerinya secara berhati-hati,” kata Kepala Biro Humas Bank Indonesia, Difi A Johansyah, di Jakarta, Kamis, (30/6).
Meski menilai rasio perbandingannya dengan fundamental ekonomi menunjukkan perbaikan, namun utang luar negeri tetap harus dicermati.
Dikatakannya, meski perilaku swasta dalam mengelola utang luar negeri sudah membaik dibanding masa krisis keuangan 1997/1998, namun upaya mengurangi risiko utang luar negeri harus terus dilakukan.
Menurutnya, meski total utang luar negeri baik Pemerintah dan Swasta terus meningkat namun, kondisi perekonomian sekarang menunjukkan kondisi yang membaik dibanding saat krisis ekonomi sehingga bumper atau penahan krisis ekonomi semakin baik.
“Bumper kita sekarang lebih bagus bahkan mau investment grade. Bahkan utang luar negeri swasta masuk ke sektor-sektor yang tumbuh seperti leasing, telekomunikasi, pertambangan, dan manufaktur,” katanya.
Sementara untuk utang luar negeri Pemerintah, lanjutnya, secara komposisi juga semakin baik dengan sumber utang yang digeser ke dalam negeri dengan memperbanyak penerbitan surat berharga negara (SBN).
Jumlah utang luar negeri Indonesia sampai kwartal I 2001 mencapai 214,5 miliar dolar AS, meningkat 10 miliar dolar AS dibanding posisi akhir 2010.qWin/Ant

Baca Selanjutnya...

Lembaga Penyiaran Harus Adil

0 komentar
 
  • Pilkada 3 DOB
Laporan : Katharina
Editor : Erwin Maulidra Z
Bandarlampung Pikiran Lampung

Lembaga penyiaran radio  dan televisi di Lampung, diharapkan  dapat berperan aktif untuk mensukseskan pemilukada  di 3 Daerah Otonomi Baru (DOB)  Pringsewu, Tulangbawang Barat dan Mesuji,  dengan memperioritaskan pendidikan politik yang konstruktip melalui siaran dan tayangannya.
Hal ini dikatakan Asisten I Bidang Pemerintahan   Arinal Junaedi pada acara penandatanganan MOU antara KPID Lampung dengan panitia pengawas pemilukada  Kabupaten Pringsewu, Mesuji dan Tulangbawang Barat  di ruang Abung Balai Keratun,belum lama ini.
“ Media yang berada di wilayah 3 kabupaten tersebut  harus  bersikap adil dan berimbang dalam memberikan  kesempatan kepada semua calon untuk mensosialisaskan visi dan misinya di lembaga penyiaran sesuai dengan kaidah yang berlaku,”jelasnya.
Sementara  ketua komisi penyiaran daerah (KPID) Lampung, M. Iqbal  Rasi mengatakan, substansi dari penandatanganan nota kesepahaman antara  kpid  dengan  penitia pengawas pemilukada di  3 otoda baru , sesuai dengan kewenangannya panwas tidak berhak menegur lembaga penyiaran apabila ada calon yang mengkooptasi penyiaran salah satu lembaga penyiaran diwilayahnya dengan materi kampanye.
Sesuai dengan nota kesepahaman panitia pengawas pemilukada hanya berwenang melaporkan  ke pihak KPID dan  menegur  calon tim sukses  calon.
Penanda tanganan nota kesepahaman antara komisi penyiaran daerah dengan panwas dari 3 kabupaten disaksikan langsung Asisten I Bidang Pemerintahan  Arinal Junaedi  didampingi Kepala Dinas Kominfo Akmal Jahidi.
Baca Selanjutnya...

Tiket KA Lampung-Palembang Habis

0 komentar
 
Bandarlampung Pikiran Lampung
Tiket penumpang kereta api kelas bisnis dan eksekutif dari Stasiun Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan, menuju Stasiun Tanjungkarang, Bandarlampung (Lampung), yang dijual di luar loket stasiun tersebut, telah habis terjual hingga keberangkatan tanggal 2 Juli 2011.
Menurut beberapa petugas layanan penjualan tiket KA itu, di Palembang, Rabu, saat ini pesanan tiket untuk penumpang kelas eksekutif dan bisnis KA Limex Sriwijaya dari Stasiun Kertapati menuju Stasiun Tanjungkarang, memang telah habis terjual sejak beberapa hari lalu.
Tiket itu hanya tersisa yang dijual langsung di loket kedua stasiun, dan harus dibeli dengan antre menjelang keberangkatan setiap harinya.
Namun para calon penumpang masih berkesempatan mendapatkan tiket kelas ekonomi yang menggunakan KA Rajabasa dari kedua stasiun dan berangkat pada pagi setiap harinya.
Para petugas layanan tiket itu menjelaskan bahwa untuk kelas eksekutif dan bisnis sudah tidak tersedia lagi tiket penumpang hingga 2 Juli mendatang.
Setelah tanggal itu, penumpang dapat kembali memesan tiket yang diperlukan.
Sejumlah warga Palembang yang hendak menuju Lampung membenarkan, ketiadaan tiket yang bisa dipesan di luar Stasiun Kertapati itu hingga beberapa hari ke depan.
“Sekarang mulai liburan sekolah, sehingga banyak warga yang bepergian dan melaksanakan liburan menggunakan jasa transportasi kereta api,” kata Lusi, salah satu warga Palembang itu pula.
Apalagi saat ini, kondisi jalan lintas timur Sumatera masih dalam perbaikan dan berkali-kali kendaraan harus merambat di perjalanan serta mengalami kemacetan akibat perbaikan jalan maupun arus kendaraan yang padat setiap harinya.
Namun menjelang pelaksanaan Jambore Nasional Gerakan Pramuka di Bumi Perkemahan Danau Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumsel, ruas jalan lintas timur dari Palembang menuju Indralaya (Ogan Ilir) hingga ke Kayuagung dan Teluk Gelam sampai pula ke perbatasan Provinsi Lampung, sebagian besar telah diperbaiki dan kembali lancar dilalui kendaraan.
Selain penumpang KA, memasuki liburan sekolah tahun ini, penumpang angkutan bus dan mobil antar jemput (travel) juga mengalami peningkatan.
“Belum terlalu padat, tapi penumpang sudah mulai lumayan banyak,” kata Aan, salah satu pengelola angkutan travel di Palembang itu pula.
Dia membenarkan, sebelumnya kondisi ruas jalan lintas timur Sumatera yang rusak dan kerap membuat kendaraan yang melalui jalan ini terjebak macet sampai berjam-jam, menjadi penghambat kelancaran transportasi penumpang maupun barang di jalur padat ini.
Kalau jalan rusak, sebagian penumpang akan memilih menggunakan kereta api. Tapi kalau jalan bagus, penumpang akan banyak lagi yang menggunakan mobil pribadi, bus umum atau travel,” kata dia pula.Win/Berita Daerah
Baca Selanjutnya...
Rabu, 22 Juni 2011

Novotel Diduga Korban Oknum PLN

0 komentar
 

Oknum Perusahaan Listrik Negara (PLN) di salah satu ranting di Bandarlampung diduga merugikan keuangan negara ratusan juta rupiah.

Laporan : Birman Bazar
Editor : Ali Fikri

Bandarlampung Pikiran Lampung
Pasalnya, perusahaan yang mengerjakan instalatir listrik di Hotel Novotel diduga menggunakan perusahaan “illegal” alias izin operasionalnya tidak berlaku.
“Begitupun juga dengan pihak PLN yang telah kecolongan terhadap perusahaan yang izin operasionalnya diduga sudah tidak berlaku lagi. Perusahaan tersebut adalah PT Ogawa yang mengerjakan instalatir listrik di Hotel Novotel. Oknum PLN juga terlibat dengan memanfaatkan perusahaan illegal tersebut,” ungkap sumber yang enggan menyebutkan namanya kepada koran ini, belum lama ini.
Dikatakan sumber, jika konstruksi listrik dikerjakan asal-asalan, maka tidak menutup kemungkinan terjadi hal–hal yang tidak diinginkan, seperti konsleting pada jaringan listrik hotel tersebut.
“Kalau hal ini terjadi, siapa yang akan yang bertanggungjawab akan kerusakan ataupun konsleting listrik. Karena listrik merupakan suatu hal yang sangat vital pada sebuah bangunan gedung, khususnya gedung perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa ataupun tempat fasilitas umum lainnya. Disamping bermanfaat, listrik juga dapat membahayakan, sehingga penyediaan dan pemanfaatannya harus memperhatikan aspek keselamatan ketenagalistrikan,” ujar sumber yang juga ahli ketenaga listrikan.
Hotel Novotel, kata sumber, seyogyanya teliti sebelum membeli agar tidak menemukan permasalahan di kemudian hari. Terlebih–lebih hotel tersebut termasuk hotel bintang empat. “Novotel meski jeli terhadap jasa–jasa pengusaha yang mengerjakan kontruksi bangunan, listrik, dan yang lainnya,” jelasnya.
Hal inilah patut dipertanyakan, apakah pihak manajemen Novotel atau pihak PLN yang lalai telah menggunakan perusahaan PT. Ogawa sebagai kontraktor instalatir listrik untuk mengerjakan seluruh jaringan listrik di Hotel Novotel. Seharusnya kedua belah pihak memeriksa terlebih dahulu kelengkapan berkas PT. Ogawa.
Apakah semua persyaratan dari perusahaan tersebut mulai dari berkas–berkas hingga izin dan yang lainnya masih berlaku atau tidak.
Bahkan, sumber juga mengatakan seharusnya PT. Ogawa memiliki izin dari Asosiasi Kontruksi Listrik Indonesia (Akli), tapi ini tidak.
Dugaan kuat oknum PLN yang mencari keuntungan dan menghindari pajak telah mengelabui pihak manajemen Hotel Novotel untuk memakai PT. Ogawa sebagai perusahaan kontruksi yang mengerjakan instalatir listriknya.
Baca Selanjutnya...

Surat Pindah Rayon, Masuk Syarat PSB

0 komentar
 

  • PSB 2011
Memasuki hari pertama pendaftaran siswa baru berjalan lancar walaupun ada beberapa siswa yang berasal dari kabupaten mengalami kendala karena tidak membuat surat pindah rayon dari Disdik setempat. 

Laporan/Editor : Wawan
Bandarlampung Pikiran Lampung
Berdasarkan pantauan Pikiran Lampung  di beberapa sekolah, seperti di  SMAN 5 Bandarlampung, ratusan calon siswa memadati sekolah tersebut. Mereka datang untuk mendapatkan formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh panitia.
Dari sekian banyak pendaftar tersebut, ada beberapa calon yang tidak mengetahui persyaratan untuk mendapatkan formulir pendaftaran, contohnya peserta yang datang dari luar kota, mereka mendaftar tidak disertai dengan surat pindah rayon, padahal itu menjadi salah satu syarat pendaftaran.
Menurut Riyuzen Praja Tuala, S.Pd, M.Pd., Kabid Dikmen Kota Bandarlampung, bagi calon siswa yang berasal dari luar kota harus menyertakan surat pindah rayon dari Disdik setempat, dan itu merupakan salah satu syarat untuk PSB.
Namun bagi mereka yang sudah terlanjur datang ke sekolah dan tidak membawa surat pindah rayon, mereka diberikan kebijakan untuk mengambil formulir surat pindah rayon dan dikumpulkan sebelum proses tes masuk.
“Bagi mereka yang belum bisa memberikan surat pindah rayon diberikan tenggang waktu sampai dengan masa pendaftaran selesai, yaitu 24 Juni mendatang,” jelasnya, Selasa (21/6) lalu. Dalam pendaftaran PSB, kata dia, ada beberapa masa yaitu masa pengambilan formulir, penyerahan formulir dan tes PSB. Pada masa penyerahan formulir tersebut, siswa harus menyerahkan surat pindah rayon.
Hal senada juga dilontarkan Sugiarto, Kepala SMAN 5 Bandarlampung, dia mengatakan, pihaknya memberikan kebijakan bagi para calon yang berasal dari luar daerah yang belum mengumpulkan surat pindah rayon untuk tetap bisa mendapatkan formulir pendaftaran, dengan catatan surat pindah rayon harus segera dikumpulkan sebelum berakhir masa penerimaan siswa.
“Mereka sudah jauh-jauh datang dari daerah tetapi tidak mendapatkan formulir hanya karena belum bisa mengumpulkan surat pindah rayon, kan kasian,” ucapnya.
Baca Selanjutnya...

Dua Dinas Diduga Terima ‘Uang Haram’

0 komentar
 
  • Terkait Kasus IPAL RM Tiga Saudara
Laporan : Sabda Fajar
Editor : Erwin Maulidra, Z

Kalianda Pikiran Lampung
Rumah makan (RM) Tiga saudara tidak mengindahkan himbauan Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Lampung Selatan (Lamsel).
Pasalnya, sampai saat ini rumah makan tersebut belum membuat Instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Tim sidak dari Pemkab Lamsel diduga menerima amplop dari pihak rumah makan.
Berdasarkan pantauan koran ini di lingkungan rumah makan itu belum ada pembangunan IPAL tapi rumah makan itu tetap saja beroperasi, hingga air limbahnya diduga tetap mengalir ke air Waytutung Desa Kedaton Kecamatan Kalianda.
Mirisnya lagi, saat tim dari pemkab Lamsel yang diketuai Hasan Wari dan beranggotakan dua dinas terkait, yakni BLHD dan Dinas Kebersihan melakukan sidak ke RM tersebut. Usai melakukan sidak,  diberikan sejumlah uang untuk transport dan makan.
Ijal, salah satu anggota yang ikut ke lokasi sidak mengakui, kalau tim itu menerima sejumlah uang dari pimpinan rumah makan itu, tapi jumlahnya dia tidak berani menyebutkan.
“Memang benar. Kami terima dana itu, tapi hanya untuk transport dan makan saja. Jumlahnya pun tidak seberapa,” terang Ijal.
Dari hasil dari sidak, lanjut Ijal, disimpulkan bahwa RM itu memang tidak memiliki IPAL karena alasan belum mempunyai dana. “Mereka berjanji akan membuat IPAL itu kalau sekarang memang kami juga belum memeriksa lagi kesana,” tegasnya.
BLHD dalam hal ini berwenang menangani masalah limbah di Lamsel, rupanya tidak bisa berbuat banyak dan cenderung “macan ompong” padahal sudah jelas ketentuan pidana disebutkan dalam UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Pada pasal 41 ayat 1  menyebutkan, barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dan Pasal 42 ayat 1, barang siapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
Baca Selanjutnya...

Bintang Lokal Kalah Kualitas

0 komentar
 

  • Starbol 
Jakarta Pikiran Lampung
Pertandingan persahabatan Starbol akhirnya dimenangi oleh para pemain asing yang tergabung dalam Tim Putih. Greg Nwokolo dkk. menaklukkan bintang-bintang ISL dan LPI dengan skor 2-0.
Pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Rabu (22/6), itu, tim pemain bintang lokal yang tergabung dalam Tim Merah tampak didominasi oleh sang lawan. Bambang Pamungkas, Andik Virmansyah dan Firman Utina akhirnya harus menelan kekalahan.
Gol-gol kemenangan Tim Putih, yang dilatih oleh Jacksen F. Thiago, semuanya tercipta di babak pertama. Kedua gol itu diciptakan oleh Emmanuel De Porras di menit kelima dan Beto di menit ke-22.
Catatan menarik, kedua gol itu diarsiteki oleh Giovanni van Bronckhorst melalui umpan-umpannya. Pemain berdarah Maluku itu tampil selama 45 menit, sebelum diganti pada awal babak kedua.
Jalannya Pertandingan
Tim Putih langsung menggebrak. Ketika pertandingan baru berjalan empat menit, Beto memberikan ancaman setelah menerima operan terobosan dari luar kotak penalti. Ia tinggal berhadapan dengan kiper Kurnia Mega, namun sepakannya masih bisa dihalau oleh kiper Arema tersebut.
Tim Putih kemudian mendapatkan tendangan sudut dan dari tendangan sudut itulah proses gol pertama mereka berawal.
Dari tendangan sudut yang dieksekusi dengan cepat, bola jatuh ke kaki Giovanni van Bronckhorst. Umpan silang mantan pemain Arsenal dan Barcelona itu disambut oleh Emmanuel De Porras dengan sundulan dan bola pun mengarah ke tiang jauh.
Gol itu sempat dihalau oleh Kurnia, namun bola sudah lebih dulu melewati garis sehingga gol pun dianggap sah. Skor berubah di menit kelima pertandingan. Beto kemudian menggandakan keunggulan Tim Putih pada menit ke-22 dan lagi-lagi van Bronckhorst yang menjadi penyumbang assist-nya.
Umpan jauh dari sang bek kiri diterima oleh Beto yang tak terkawal. Ia menggiring bola sendirian ke dalam kotak penalti, sebelum akhirnya melewati Kurnia. Beto pun dengan tenang menceploskan bola ke gawang yang sudah kosong.
Tim Merah sempat mendapatkan peluang emas di menit 29 ketika tusukan Okto Maniani dari sisi kiri diterima oleh Firman Utina yang berada di sisi kanan. Sial bagi Firman, sepakannya masih melambung jauh.
Peluang Andik Virmansyah di menit 42 juga masih belum menemui sasaran. Sepakan penyerang Tim Merah itu dari luar kotak penalti masih melambung di atas mistar.
Di akhir babak pertama, Tim Putih kembali mendapatkan peluang. Umpan Beto diterima Greg Nwokolo yang berlari di sisi kiri. Setelah mengecoh beberapa bek lawan, Greg melepaskan sepakan ke tiang jauh, namun bola masih melebar.
Pertandingan di babak kedua tak banyak menghasilkan peluang emas di babak pertama. Tim Merah mengganti seluruh pemainnya. Ponaryo Astaman, Bambang Pamungkas, hingga Kim Jeffrey Kurniawan dan Arif Suyono dimasukkan.
Sampai peluit terakhir pertandingan, skor 2-0 untuk kemenangan Tim Putih.Dtk/Pl
Baca Selanjutnya...

Penahanan Alhajar dan Misri Ditangguhkan

0 komentar
 
Laporan : Darmawan
Editor : Birman Bazar

Kota Agung Pikiran Lampung
Ketua DPRD Tanggamus non aktif Al Hajar Syahyan dan mantan wakil ketua DPRD Tanggamus Misri Jaya Latief yang terlibat kasus dugaan penyalahgunaan anggaran uang makan minum (mamin) rumah tangga dan tamu pimpinan dewan senilai Rp 2,74 miliar ditangguhkan penahanannya oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Kota Agung sejak 14 Juni 2011 lalu, karena alasan sakit.
Alhajar Syahyan mulai ditahan oleh Kejaksaan Negeri Kota Agung, sejak akhir Agustus 2010 lalu. Sedangkan Misri Jaya Latief mulai ditahan pada pertengahan Oktober 2010 karena masih harus menunggu surat izin dari Mendagri.
Wakil ketua PN Kota Agung yang juga sebagai humas setempat Bambang Sucipto, SH.MH saat ditemui di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu, mengatakan bahwa pihak majelis hakim yang menangani perkara keduanya mengabulkan permohonan kedua terdakwa yang sudah diajukan sejak lama karena alasan tersebut.
“Karena kedua terdakwa beberapa kali harus menjalani pengobatan karena terganggu kesehatannya selama menjalani persidangan, maka akhirnya majelis hakim mengabulkan permintaan keduanya untuk ditangguhkan penahanannya, ” ujar Bambang.
Jadi, lanjut Bambang, dikabulkannya permohonan dari kedua terdakwa hanya semata-mata karena alasan kesehatan, yakni karena Alhajar terkena penyakit jantung yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan dari RS Abdoel Moeloek Bandarlampung dan dari dokter Lapas Kota Agung.
“Pertimbangan majelis karena alasan kesehatan keduanya yang terus mengalami penurunan selama dalam proses persidangan, hingga keduanya beberapa kali mengalami sakit. Ini dibuktikan dengan hasil pemeriksaan dari RS Abdul Moeloek Bandarlampung dan hasil pemeriksaan dokter yang ada di Lapas Kota Agung. Selain itu, untuk penangguhan ini, kedua terdakwa memberikan  uang jaminan kepada majelis hakim, yakni untuk Al Hajar Shahyan sebesar Rp 200 juta, sedangkan Misri Jaya Latief sebesar Rp 150 juta," terangnya.
Dikatakannya, kegunaan dari uang jaminan tersebut untuk mengantisipasi bila terdakwa ada niat untuk melarikan diri.
“Kalau ternyata mereka melarikan diri, maka uang jaminan tersebut akan diambil dan diserahkan kepada kas negera,” imbuhnya.
Terpisah, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kotaagung, M. Latif, saat dikonfirmasi via ponselnya mengatakan, penangguhan Alhajar Syahyan, yang merupakan tahanan PN Kotaagung merupakan wewenang dari PN Kotaagung.
“Kami tidak ada wewenang dalam penangguhan Alhajar Syahyan. Namun, atas surat persetujuan dari PN Kotaagung yang dilengkapi dengan surat eksekusi dari Kejaksaan, maka kami lepaskan Alhajar Syahyan, sebagai tahanan lepas atau dalam masa penangguhan,” ungkapnya kepada wartawan. Koran ini.
Ia menambahkan, setelah Alhajar Syahyan mendapat penangguhan tanggal 14 Juni, maka tanggal 16 Juni 2011 lalu, Misri Jaya Latif juga mendapatkan persetujuan penangguhan dari PN Kotaagung.
“Dalam hal ini tanggungjawab kami hanya sebagai tempat penampungan atau penitipan para terdakwa. Sedangkan untuk melarang atau tidak mengizinkan penangguhan para terdakwa kasus korupsi yang melibatkan Alhajar Syahyan, cs, tentu bukan wewenang kami. Malah kami sendiri takut nantinya dituduh menghalang-halangi penangguhan dari Alhajar Syahyan dan Misri Jaya Latif, maka atas adanya persetujuan dari PN Kotaagung dan surat eksekusi dari Kejaksaan kami harus melepaskan kedua terdakwa ini guna mendapatkan penanggunahan tahanannya,” pungkasnya.
Baca Selanjutnya...

Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan ‘Lemah’

0 komentar
 
Saat ini perlindungan hukum terhadap wartawan masih lemah. Untuk itu Aliansi Jurnalis Independent (AJI) Bandarlampung meminta kepada pihak penegak hukum tidak membeda-bedakan atau tebang pilih dalam memproses tindak pidana kekerasan terhadap wartawan yang kerap terjadi saat akan melakukan peliputan.
Laporan/Editor  Wawan
Bandarlampung Pikiran Lampung
Menurut Koordinator Divisi Advokasi AJI Bandarlampung, Hanafi Sampurna didampingi Ketua AJI Wakos Gotama, Selasa (21/6)lalu,  bahwa kekerasan terhadap wartawan yang diproses di pengadilan sangat rendah. Seharusnya proses pidana kekerasan terhadap wartawan jangan ditutup-tutupi.
Tapi harus diperoses ke meja hijau. Karena telah menghalangi tugas pers dan kekebasan pers sesuai Undang-undang yang berlaku. Seperti diketahui catatan yang dihimpun Ketua Divisi AJI Indonesia Margiyono, pada tahun 2010 terdapat 44 kasus kekerasan terhadap wartawan di Indonesia.
Tiga diantaranya kasus pembunuhan, tapi hanya satu kasus yang pelakunya ditangkap dan ditahan. “Sebanyak 44 kasus tersebut di antaranya dikategorikan sebagai kematian misterius, penganiayaan, intimidasi dan perampasan alat keperluan wartawan. Para pelaku dari kasus tersebut diduga polisi, mahasiswa, maupun masyarakat,” ujar Hanafi, saat menjabarkan data kekerasan terhadap wartawan di Lampung.
Dijelaskannya, bahwa dalam kurun 10 tahun terakhir, terdapat 651 kasus kekerasan terhadap wartawan. Diantaranya larangan liputan, pemukulan, pengancaman, teror kantor media sampai dengan pembunuhan. Dari ratusan kasus tersebut, hanya lima kasus yang dibawa ke ranah hukum. Kendala terbesar kasus kekerasan wartawan ada dalam peradilan, banyak pelaku yang justru dibebaskan.
Seperti diketahui sebelumnya pada tahun 2011 terdapat tiga kasus tindak kekerasan terhadap wartawan di Lampung. Dari data Aji Bandarlampung, setidaknya terdapat tiga kasus tindak kekerasan terhadap insan pers.
Pada Februari 2011 lalu, lima wartawan elektronik dan cetak, diantaranya Robertus Didik Tribun Lampung, Ruslan As Lampung TV, Fajar Aditya Radar Lampung, dan Jepry Radar TV diusir Kepala Kantor Kanwil Depkumham Lampung Rhuzief Chaniago. Kemudian 21 Maret 2011, seorang wartawan Lampung Post Hendry Sihaloho dilecehkan Humas PTPN VII Lampung. Terakhir April 2011, wartawan Radar Lampung Yusuf As yang kamera dan mobilnya dirusak oleh sejumlah massa saat bentrok polisi dan warga di Gunung Batin, Lampung Tengah.
“Dengan kejadian yang sering terjadi kami Aliansi Jurnalis Independent meminta agar penegak hukum dapat mengambil tindakan tegas terhadap oknum yang melarang atau menghalangi wartawan untuk melakukan peliputan, karena saat ini informasi keterbukaan publik seharusnya sudah dipahami oleh masyarakat luas,” ujar Hanafi. 
Baca Selanjutnya...

LPP Lampung 1,23 Persen

0 komentar
 
Perkembangan program KB di Provinsi Lampung sangat menggembirakan. Hal ini dibuktikan dari hasil sensus penduduk (SP) 2010, dimana jumlah penduduk Lampung sebesar 7.596.115 jiwa.
Laporan : Dwi Handayani
Editor : Erwin Maulidra Z

Bandarlampung Pikiran Lampung
Angka tersebut lebih rendah dari proyeksi 7.843.000 jiwa, dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sebesar 1,23%.
“Ini merupakan LPP terendah dari LPP nasional, yaitu 1,49%. Dengan rata-rata anak per wanita usia subur sebesar 2,5 dan kesertaan ber-KB sebanyak 71% dari pasangan usia subur yang ada,” kata Wakil Gubernur Lampung, MS. Joko Umar Said dalam sambutannya mewakili Gubernur Lampung, pada acara pelantikan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Lampung di Balai Kratun, Pemprov Lampung, Selasa (21/6).
Joko menerangkan, BKKBN memilki peran penting dalam melaksanakan Undang-Undang No. 52 /2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, guna  menekan LPP.
Akan tapi, lanjut ia, program Keluarga berencana (KB) hampir tak terdengar lagi gaungnya, jika pemerintah tak segera tanggap akan pentingnya KB dan melakukan revitalisasi pelaksanaan program KB maka LPP tidak akan dapat ditekan.
Sementara, Sekretaris Utama BKKBN Pusat, Sudibyo menjelaskan, program prioritas BKKBN tahun ini adalah memberikan pelayanan KB untuk keluarga miskin, khususnya yang berada di daerah pinggiran dan akan mengganti biaya-biaya pelayanan KB.
Pelayanan ini merupakan peningkatan akses keluarga miskin dalam ber-KB serta sekaligus untuk menurunkan LPP di Lampung. Kepala Perwakilan BKKBN Lampung, Drs. Ipin Zainal Arifin Husni, MPA menambahkan, dengan memfokuskan pelayanan KB terhadap keluarga miskin yang berada di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan, mudah-mudahan LPP di Lampung akan terus menurun.
“Masyarakat di daerah tersebut memiliki hak yang sama dengan masyarakat di kota terhadap akses pelayanan KB,” ujar Ipin, yang baru menjabat Kepala Perwakilan BKKBN menggantikan Abdul Kadir.
Selain itu juga, sambung Ipin, pihaknya akan menurunkan angka rata-rata anak yang dilahirkan wanita usia subur atau total fertility rate (TFR) dari 2,4 % menjadi 2,1 %. Angka tersebut masih tinggi dibandingkan TFR nasional yang mencapai 2,3 %, karena Lampung merupakan barometer bagi nasional.
Acara tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Ir. BerlianTihang beserta para Kepala Dinas/Instansi di lingkungan Pemprov Lampung dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelola KB Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, dan Sekretaris Utama BKKBN Pusat, Dr. Sudibyo Alimoesyo, MA.

Baca Selanjutnya...

Studi Wisata ke Museum Lampung

0 komentar
 

  • SMPN 2 Suberejo Tanggamus
Sebanyak 170 siswa kelas VIII SMPN 2 Sumberejo, Gunungbatu, KabupatenTanggamus, mengunjungi museum Lampung, Selasa (21/6), dalam rangka studi wisata menjelang libur sekolah dengan tujuan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan siswa khususnya mengenai pelajaran sejarah.
Laporan: Rahmadi Nugroho
Editor: Ali Fikri

Bandarlampung Pikiran Lampung
Menurut Riswanto, Ketua Pelaksana Studi Wisata SMPN 2 Sumberejo, kunjungan wisata ke museum Lampung merupakan agenda rutin sekolah yang selalu dilakukan menjelang libur sekolah dan diikuti oleh seluruh siswa kelas VIII. “Kunjungan wisata ini kita lakukan setiap tahun dan bertepatan dengan libur sekolah,” terangnya.
Melalui kegiatan ini, kata dia, para siswa kelas VIII diberikan tugas oleh sekolah untuk membuat laporan hasil kunjungan yang disusun dalam bentuk makalah. Selain menambah wawasan tentang benda-benda bersejarah khas Lampung, hal ini juga bertujuan untuk mendidik siswa dalam hal pembuatan makalah yang materinya diambil dari apa yang mereka lihat pada saat kunjungan.
“Kita berikan mereka tugas untuk membuat makalah terkait dengan kunjungan di museum, baik dari sisi benda-benda bersejarah ataupun keberadaan museum Lampung sendiri,” ucapnya.
Setelah kunjungan ini, lanjutnya, diharapkan para siswa lebih mencintai dan memahami sejarah Lampung, sehingga melahirkan siswa yang mengerti akan sejarah. “Kita juga berharap, setelah kunjungan ini, para siswa bisa memahami peranan sejarah khususnya tentang Lampung,” ungkapnya, sembari menambahkan, bahwa dalam kunjungan ini para siswa didampingi 30 dewan guru dan 3 anggota komite sekolah.
Ditemui di tempat terpisah, Bambang Sigit Wiranto, Kasi Pelayanan Museum Lampung, mengatakan, dari tahun 2007 sampai dengan 2010, kunjungan siswa dari tingkat pelajar selalu mengalami kenaikan. Bahkan pada tahun 2010, lanjutnya, museum Lampung mendapat peringkat pertama terbanyak pengunjung se-Sumatra.
Dari sekian banyak pelajar yang berkunjung, kata dia, siswa TK dan SD merupakan pengunjung paling dominan dan itu rutin setiap tahun. “Yang paling banyak adalah dari tingkat sekolah TK dan SD,” tandasnya.
Dia mengaku, selama ini pihaknya terus melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah sebagai program museum masuk sekolah dan museum masuk kampung. Dari semua upaya itu ternyata hasilnya cukup memuaskan, terbukti dengan banyaknya pengunjung yang datang dari berbagai kabupaten di Lampung.

Baca Selanjutnya...

Oknum Pol PP Diduga Cabuli PRT

0 komentar
 
Seorang  oknum polisi pamong praja (Pol PP) di Kabupaten Lamsel, berinisial PG (34) dilaporkan ke polisi sektor Kalianda Resort Lamsel.
Laporan : Sabda Fajar
Editor : Erwin Maulidra, Z

Kalianda Pikiran Lampung
Oknum tersebut diduga telah melakukan pelecehan kepada R (18), warga Kedaton Kalianda, yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga (PRT) di rumahnya. Kejadian itu dilakukan di rumah PG di Kampung Sawah Kelurahan Kalianda.
Dalam keterangannya, korban dilecehkan di kamar dalam rumah PG, yang bersebelahan dengan kamar korban. “Pada malam itu sekitar pukul 01.00 Wib dini hari, belum lama ini, korban sedang tertidur pulas. Tiba-tiba korban terbangun karena selimut yang dikenakannya ada yang menariknya. Begitu bangun, ternyata PG sudah di atas tubuhnya. Karena kaget, saya mau berteriak tapi kata PG “jangan berisik”, tutur korban.
Lantas korban ketakutan dan memilih diam. “Baju saya juga sudah diangkat ke atas pak, tapi keburu istrinya bangun dari tidur dan langsung ke kamar saya. Mengetahui istrinya bangun, PG lekas pergi. Saya langsung kabur dari rumahnya, sekitar pukul 02.00 dihari. Saya langsung menghubungi orang tua untuk minta dijemput,” tambahnya.
Kapolsek Kalianda AKP Ferizal mendampingi Kapolres Lamsel membenarkan tentang laporan Polisi No. 71 tanggal 31 Juni 2011.
“Memang benar ada laporannya ke polsek Kalianda. Korban melaporkan ke polsek bersama orang tuanya, pada sore harinya. Kami masih mendalami laporan ini. Dalam waktu dekat, kami akan melakukan pemanggilan kepada oknum Pol PP itu, tapi yang akan dipanggil saksi terlebih dulu, yakni istri PG,  menurut keterangan korban yang melihat kejadian pada waktu itu.
Terpisah, Maturidi, SH Kasat Pol PP setempat enggan berkomentar terkait masalah tersebut. Karena kejadiannya di luar dinas. “Jadi, silahkan saja konfirmasi langsung ke yang bersangkutan (PG-red).


Baca Selanjutnya...

Padat Seremoni Minim Prestasi

0 komentar
 
  • HUT Ke-74 Kota Metro
Sejumlah kalangan menilai rangkaian kegiatan HUT ke 74 Kota Metro menuai kritikan dan harapan, tidak maksimalnya penyelenggaraan  Metro Fair 2011, kegagalan mempertahankan  Piala Adipura, hingga harapan  dibangunnya museum sejarah.
Laporan : Fakri
Editor : Erwin Maulidra Z

Metro Pikiran Lampung
Metro Fair 2011 yang diadakan di Lapangan Tejosari memenuhi ekspektasi. Salah satu penyebab adalah lokasi yang jauh dari pusat kota.
Wali Kota  Metro Lukman Hakim menegaskan, perlunya keberanian  untuk melakukan pengembangan pembangunan di wilayah yang jauh dari pusat perkotaaan. 
“Kita harus berupaya mengembangkan sentra keramaian di wilayah-wilayah lain,” ujarnya. ketika menutup Metro Fair 2011 di Lapangan Tejosari, Senin malam.
Menurutnya, segala kekurangan dalam penyelenggaraan rangkaian HUT Kota Metro, menjadi pengalaman berharga supaya tidak terulang pada masa-masa yang akan datang. Secara umum Lukman nenilai, Metro Fair berlangsung baik dan menjadi sarana promosi pengembangan daerah, potensi daerah, dan potensi dunia usaha di metro.
Dari pengamatan, hal lain yang menjadi sorotan utama sebagian kalangan, termasuk DPRD setempat, adalah gagalnya Kota Metro, meraih Piala Adipura tahun ini. Beberapa waktu lalu, Lukman mengakui bahwa salah satu titik lemah penilaian Adipura adalah kebersihan pasar dan tempat tempat strategis lainnya.  Misalnya RSUD Ahmad Yani.
Ketua Komisi l DPRD Metro Fahmi Anwar mengatakan, Adipura bukanlah sekadar piala. Lebih dari itu Adipura merupakan indikator sebuah kota yang memiliki pengelolaan lingkungan perkotaan yang baik. 
Menurut dia, belum maksimalnya penegakan beberapa peraturan daerah (perda), terkait kebersihan menjadi salah satu faktor kegagalan tersebut. “Seperti Perda tentang Keamanan, Ketertiban, dan Kebersihan, Perda tentang Retribusi Parkir, dan Perda tentang Penataan Pasar Grosir dan Pertokoan,” papar Fahmi.
Selain kritikan membangun, momentum HUT juga mencuatkan kembali harapan kota memiliki museum sejarah. Pada sidang paripurna HUT Ke-7 Metro beberapa waktu lalu, terungkap keinginan tokoh tokoh masyarakat supaya memiliki museum sejarah. Keinginan tersebut tak bertepuk sebelah tangan Pemkot telah merespon dan  berencana membangun museum tersebut.
Salah satu calon lokasinya adalah eks rumah Kadiskes. Bangunan yang sebelumnya milik Pemkab Lampung Tengah itu berada di depan RSUD Ahmad Yani.
Tidak itu saja, Program pendidikan seperti rumah pintar yang ada di setiap kelurahan dan pencanangan jam belajar dinilai sebagian kalangan juga perlu dioptimalkan. Pasalnya, propram–program sebenarnya bertujuan baik.

Baca Selanjutnya...

Diskes Tanggamus Optimis Raih Peringkat I

0 komentar
 
  • Lomba Tenaga Medis dan Paramedis Teladan Tingkat Propinsi 2011 
Laporan : Darmawan
Editor : Birman Bazar

Kota Agung Pikiran Lampung
Lomba tenaga medis dan paramedis tingkat provinsi tahun 2011, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tanggamus optimis mendapat peringkat I yang penilaian lombanya sudah dilakukan pada Selasa (14/6) lalu.
Dalam lomba tersebut, Dinkes Kabupaten Tanggamus mengajukan tiga nama yang menjadi perwakilan Tanggamus, yakni untuk medis yaitu dr. Ita Komalasari dari Puskesmas Kotaagung, untuk paramedis yakni Guritno Itwandoko dari Puskesmas Sanggi, dan untuk ahli gizi Wiwik Widorini dari Puskesmas Negarabatin. Mereka bertiga dipilih karena berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan Dinkes Kabupaten stempat.
Kabid Bina Kesehatan Masyarakat, Suhartono mendampingi Kepala Dinkes Tanggamus dr. Nur Indrati, M.Kes saat dijumpai, pekan lalu, mengatakan keoptimisan meraih peringkat I ini muncul dikarenakan Dinkes Tanggamus telah menyeleksi para tenaga medis dan paramedis untuk diikutsertakan sebagai tenaga medis dan paramedis teladan mewakili Tanggamus tahun ini.
Selain itu, ketiganya memiliki prestasi yang cukup membanggakan. Puskesmas yang dipimpin dr Ita Komalasari, misalnya, sempat meraih predikat puskesmas terbersih di Tanggamus. Sedangkan Guritno, melakukan terobosan dengan membuat software untuk penanganan pelayanan puskesmas. Untuk Wiwik, dengan melakukan terobosan dengan membuat alat pantau balita yang menderita gizi buruk. Guritno, juga telah bekerjasama dengan SUPM Kotaagung dan LP Waygelang dalam asupan gizi para siswa dan narapidana sehingga masyarakat di Kecamatan Kotaagung Barat dapat asupan gizi yang baik.
“Untuk ini kami berharap tahun ini ketiga orang ini dapat meraih gelar tersebut. Meskipun untuk memperoleh itu semua tidaklah mudah, sebab harus melewati seleksi ditingkat provinsi tersebut, “jelas Suhartono
Untuk meraih gelar tersebut, sambung Suhartono, Dinkes Tanggamus sebelumnya terus melakukan pembinaan terhadap para tenaga medis dan paramedis yang mengikuti seleksi tersebut. “Diharapkan dengan adanya pembinaan yang telah dilakukan dapat membantu para tenaga medis didalam menambah wawasan kesehatannya,“ katanya.
Ia menambahkan, kegiatan ini merupakan kegiatan rutin setiap tahunnya. Namun, harapan besar tahun ini Diskes Tanggamus mampu menyandang sebagai tenaga medis dan paramedis teladan, hingga dapat mengharumkan nama Kabupaten Tanggamus. “Penilaian sudah dilakukan tinggal menunggu hasilnya saja. Kita berharap semoga saja Kabupaten Tanggamus yang menang,“ tandasnya.
Baca Selanjutnya...

Pelayanan Jampersal Diberikan Gratis

0 komentar
 
Laporan : Syamsuri
Editor : Erwin Maulidra Z

Tuba Barat Pikiran Lampung

Pelayanan jampersal diberikan secara gratis di semua fasilitas kesehatan pemerintah,  baik rumah sakit pemerintah, puskesmas, poskes desa maupun bidan desa.
Tujuan program ini menurunkan angka kematian ibu melahirkan (AKI) dan menurunkan kematian bayi (AKB). Program tersebut mulai dilaksanakan Juni.
Demikian diungkapkan sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Tulang Bawang Barat (Tubabarat), Drs. Markurius RA dalam acara sosialisasi  jaminan persalinan  (jampersal ) di puskesmas Daya Murni Kecamatan Tumijajar, pekan lalu. Kegiatan ini diadakan oleh Dinkes setempat  bersama Dinkes Lampung selama 2 hari (9-10 Juni). Sosialisasi ini di ikuti oleh kader posyandu, tokoh masyarakat, dan anggota PKK, yg mewakili 8 kecamatan di kabupaten setempat.
Kabid Jaminan dan Sarana Kesehatan Tuba Barat, Yulisir M Noor, SE.SKM mengatakan, sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat mengetahui program jampersal. Sasarannya adalah semua ibu hamil se-Tuba Barat. “Jampersal ini meliputi pemeriksaan kehamilan, persalinan, nipas, neonatal dan keluarga berencana,”jelas nya
Dinkes melalui Pemkab Tuba Barat tahun 2011, sedang melaksanakan  pembangunan satu unit puskesmas rawat inap, satu unit instalasi farmasi, dan 15 unit poskesdes yg tersebar di 9 kecamatan se-kabupaten setempat. Hal ini sebagai wujud kepedulian pemda setempat, dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Baca Selanjutnya...

Menhut Bakal Bangun RSH

0 komentar
 

Laporan : Ahmad Fauzi
Editor : Erwin Maulidra, Z

Sukadana Pikiran Lampung
Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan beserta rombongan, belum lama ini, melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Taman Nasional Way Kambas (TNWK) di kawasan Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur.
Kunker tersebut dalam rangka berdialog tentang kebijakan menangani konflik gajah dan manusia (KGM). Menhut rencananya akan membangun rumah sakit hewan (RSH) terbesar  se-Asia Tenggara di Way Kambas.
Kabag Humas TNWK, Sukatmoko mewakili Kepala Balai TNWK, Ir.  Awen Supranata mengatakan, kedatangan menteri tidak lain mengadakan pertemuan dengan jajaran Dinas Kehutanan (dishut) Lampung dan Dishut  kabupaten setempat. Zulkifli akan memberi pengarahan tentang penanganan KGM dan sekaligus silaturahmi dengan jajaran dinas terkait di Lampung.
“Bapak menteri akan menerima beberapa usulan dari disbunhut Lampung dan disbunhut Lamtim, di antaranya menyetujui dan membuat normalisasi kanal, kemudian juga membentuk tim swakarsa yang anggotanya dari masyarakat sekitar. Bersama tim swakarsa ini akan menjaga dan menghalau para gajah yang memang masih keluar dari hutan TNWK. Itu pun setelah kanal diperbaiki,” jelas Sukatmoko.
Menteri, lanjut ia, mengharapkan pemerintah daerah harus berdampingan dengan masyarakat, hingga terbentuk kesejahteraan masyarakat dan menjadikan TNWK ini sebagai tempat wisata. Menteri pun berjanji akan datang ke Way Kambas setiap bulan. Menhut telah kali kedua melakukan kunker di TNWK.
“RSH yang ditawarkan menhut, kita berharap akan teralisasi.Aanggaran APBN untuk saat ini, masih mampu untuk mengkaper semuanya. Kedatangan menhut didampingi Dirjen  Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam (PHKA),” katanya.
Saat ini, kata ia, gajah yang berada di TNWK berjumlah 250-an. Namun, yang nakal sekitar tujuh puluhan. Mereka berasal dari luar Way Kambas tahun 80-an, dari penggiringan Gunung Madu, Mesuji, dan Labuhan Meringgai.
Kesemuanya dibina oleh para pawang  yang berjumlah 60 orang, karena jumlah gajah yang jinak 63 ekor. satu ekor gajah satu orang pawang.
Baca Selanjutnya...

Asuransi & Multifinance Rawan Pencucian Uang

0 komentar
 
Kedua industri itu tak mempunyai Sistem Informasi Debitur (SID)
Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) mengkritik industri asuransi dan pembiayaan (multifinance) yang belum menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC).
Jakarta Pikiran Lampung
Hal ini bisa dijadikan celah para oknum untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.
“Data hanya disediakan oleh calon nasabah yang merupakan kelemahan penerapan prinsip know your costumer,” ujar Ketua Bidang IT Perbanas, Josh Luhukay, disela acara seminar bertema Know Your Costumer di Hotel Nikko, Jakarta, belum lama ini.
Belum adanya Sistim Informasi Debitur (SID) di kedua industri tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindak pencucian uang. Industri pembiayaan dan asuransi tidak memiliki data.
 “Keduanya buta. Data pun disediakan oleh calon nasabah. Tidak punya rujukan yang lain. Tidak punya referensi data,” jelasnya.
Diperkirakan 96 persen nasabah asuransi belum memiliki track record. Hal itu memberi celah agen maupun broker untuk melakukan penipuan di industri tersebut.
“Sering kali terjadi permainan agen, broker dan kedua indsutri tersebut kadang terkena penipuan karena data palsu. Lengkaplah masalah,” ungkapnya.
Sementara industri perbankan memiliki SID yang berisi 54 juta nasabah dengan data profil dan track recordnya.
Sementara terdapat 161 juta penduduk yang layak diberi kredit dan belum terdata dalam SID. Meski masih belum maksimal, lanjut dia, namun setidaknya bank dapat menggunakan data tersebut.viva/pl

Baca Selanjutnya...

BI: Bank Harus Pantau Rekening Pejabat

0 komentar
 
Jakarta Pikiran Lampung
Bank Indonesia (BI) mengimbau industri perbankan untuk rutin memantau simpanan milik para pejabat. Pasalnya, simpanan pejabat masuk dalam kategori risiko tinggi (high risk).
Menurut Peneliti Eksekutif Direktorat Penelitian dan Pengaturan BI, Ahmad Berlian, jika nasabah merupakan nasabah dengan simpanan besar (high level) dan memiliki transaksi besar maka harus menerapkan Costumer Due Dilligence (CDD) dengan pendekatan berbasis risiko (RBA). Hal itu juga berlaku untuk memantau rekening pejabat.
“Bank juga harus bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) jika menemukan transaksi mencurigakan” ujar Ahmad di Jakarta, baru-baru ini.
Customer Due Diligence (CDD) merupakan kegiatan identifikasi, verifikasi dan pemantauan kesesuaian transaksi dengan profil nasabah. Sementara Risk Based Approach (RBA) adalah pengelompokan nasabah berdasarkan tingkat risiko terhadap kemungkinan terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme.
“Untuk efektifitas penerapan CDD, maka bank diharapkan menggunakan pendekatan Risk Based Approach (RBA) dalam mengelompokkan nasabah. Nasabah harus di mapping juga lokasi usaha, jenis usaha bisa memperlihatkan karakteristik nasabah,” tutur Ahmad.
Dia berharap bila petugas bank menanyakan profilnya, nasabah bisa merespon dengan baik demi kepentingan yang bersangkutan. Ini merupakan bentuk tindak pencegahan atas pencucian uang.viva/pl
Baca Selanjutnya...

Menkeu Melunak Jatah Newmont Dilego 25%

0 komentar
 
Jakarta Pikiran Lampung
Perebutan tujuh persen saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara mulai melunak. Jika sebelumnya Kementerian Keuangan terlihat ingin mempertahankan kepemilikan saham tersebut, kini Menteri Keuangan Agus Martowardojo melunak dan bersedia menawarkan 25 persen dari jatah saham milik pemerintah itu kepada pemerintah daerah setempat.
Kendati melunak, pemerintah masih memberikan persyaratan tertentu jika Pemda yang berminat ingin membeli jatah saham tersebut.
“Tentu daerah harus disusun konsorsium, ataukah satu kabupaten, ataukah satu provinsi. Itu harus ada kesepakatan, siapa yang akan menjadi penerima tawaran itu,” kata Agus Martowardojo usai pertemuan bersama Dewan Perwakilan Daerah, di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.
Agus menjelaskan, pihaknya memang sengaja ingin membeli terlebih dahulu saham divestasi Newmont sebesar tujuh persen yang menjadi jatah pemerintah. Namun, setelah pembelian tersebut dilakukan, pemerintah akan menawarkan kepada Pemda untuk ikut bersama memiliki saham perusahaan tambang emas tersebut.
“Misalnya 25 persen dari tujuh persen itu untuk dimiliki daerah,” kata dia.
Menkeu menegaskan, jatah saham tersebut harus langsung dibayar lunas oleh Pemda yang berminat, karena saham yang dijual merupakan tanggungjawab dari pemerintah pusat yang harus dijaga.
Hingga saat ini, Kemenkeu sudah menugaskan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk menjelaskan penawaran dari pemerintah pusat kepada Pemda. Hingga kini, respons dari Pemda masih ditunggu oleh PIP.
Bupati Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Zulkifli Muhadli mengatakan, sebagai kabupaten penghasil, pihaknya mengharapkan jatah saham divestasi sebesar 25 persen itu tidak dinikmati oleh seluruh daerah NTB. Karena selama ini yang merasakan dampak pertambangan adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
“Yang ditawarkan itu kami harapkan menjadi milik kabupaten penghasil, bukan semua daerah yang ada di NTB,” tegas Zulkifli.viva/pl
Baca Selanjutnya...

Menteri BUMN Dorong Pertamina Naikkan Harga Elpiji

0 komentar
 
Jakarta Pikiran Lampung
Menteri BUMN Mustafa Abubakar menyetujui rencana PT Pertamina (Persero) untuk menaikkan harga elpiji ukuran 12 kilogram (kg) dan 50 kg.
“Prinsipnya, Menteri BUMN sependapat untuk mengurangi beban kerugian dari Pertamina,” ungkapnya di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, belum lama ini.
Mustafa juga mengatakan jika kenaikan tersebut masih dalam pembahasan bersama menteri terkait lainnya, dan tentu saja Pertamina. Sehingga belum bisa diketahui secara pasti berapa kenaikan untuk harga elpiji tersebut.
“Untuk berapa besarnya kenaikan dan kapan itu diberlakukan, saat ini sedang dikaji bersama oleh menteri keuangan, menteri ESDM, dan Pertamina,” jelasnya.
Adapun hari ini, Mustafa tengah melakukan rapat bersama Direktorat jenderal pajak di kantor Direktorat jenderal Pajak. Nampak hadir dalam rapat tersebut adalah menteri Keuangan Agus Martowardojo, Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati, dan Direktur Utama PLN Dahlan Iskan. Dalam agenda rapat pagi ini dijadwalkan membahas mengenai subsidi energi.
“Rapat tadi termasuk mengolah ini (kenaikan elpiji). Masalah PLN, Pertamina, mengenai asumsi anggaran untuk difinalkan satu sampai dua hari ke depan. Menjadi satu konsep menyeluruh dalam koordinasi menteri keuangan,” pungkasnya.qviva/pl
Sebagaimana diketahui, dikabarkan bisnis liquid petroleum gas (LPG) nonsubsidi yang dijalankan Pertamina terus merugi. Perusahaan migas pelat merah itu pun tengah melakukan kajian untuk kembali mengevaluasi harga LPG nonsubsidi, yang terdiri dari LPG 12 kg, 50 kg, dan bulk.
Pihak Pertamina pun tengah menyusun kajian terkait bisnis LPG nonsubsidinya yang terus-terusan merugi. Adapun bisnis LPG nonsubsidi selalu merugi karena Pertamina menjual LPG dengan harga yang lebih murah daripada harga belinya. Selisih harga itulah yang menjadi kerugian yang ditanggung Pertamina karena tidak diganti dengan subsidi oleh pemerintah sebagaimana LPG 3 kg.
Terakhir kali Pertamina menaikkan harga LPG 12 kg pada 6 Februari 2010, dari Rp5.850 per kg menjadi Rp5.950 per kg. Sejak itu, Pertamina belum pernah lagi menaikkan harga LPG 12 kg.oke/pl
Baca Selanjutnya...

Qatar Petroleum Siap Garap Proyek Migas di RI

0 komentar
 
Jakarta Pikiran Lampung
Menteri Perindustrian, MS Hidayat menyatakan jika ada investor perminyakan yang sudah serius untuk berinvestasi di Indonesia yaitu Qatar Petroleum Internasional.
“Yang sudah serius itu Qatar Petroleum Internasional. Uji kelayakannya sudah selesai,” ungkapnya saat ditemui di Kementrian Perindustrian usai acara penandatangan nota kesepahaman antara Perusahaan Gas Negara (PGN) dengan Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB), Jakarta, belum lama ini.
Dijelaskannya lebih jauh, jika perundingan tersebut sudah selesai maka bisa dipastikan tahun depan akan bekerjasama dengan Pertamija untuk membangun kilang minyak baru.
“Sekarang tinggal perundingan pajak. Kalau sudah beres awal tahun depan akan bekerja sama dengan Pertamina garap proyek yang nilainya USD8 miliar,” pungkasnya.ok/pl
Baca Selanjutnya...

Golkar Lambar Cetak Kader Militan

0 komentar
 
Untuk mencetak kader partai yang militan di masing-masing pekon/desa yang ada di Kabupaten Lampung Barat (Lambar), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Lambar menggelar pelatihan Kader Penggerak Teritorial Desa (Karakterdes) di aula DPD Golkar setempat, Sabtu (18/6).
Laporan : Danil Nunyai
Editor : Erwin Maulidra, Z

Liwa Pikiran Lampung
Kegiatan tersebut dilaksanakan selama satu hari itu diikuti 80 peserta, yang merupakan kader Golkar di beberapa kecamatan kabupaten setempat. Selain diikuti para kader yang ada di setiap pekon, kegiatan ini juga diikuti lima orang anggota Angkatan Muda Partai  (AMP) Golkar dan dihadiri 23 orang unsur DPD dan Pengurus Kecamatan (PK) Golkar Se-Lambar.
Sekretaris DPD II Golkar Lambar, Ismun Zani mendampingi Ketua DPD Mirzalie, SS.SH mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di masing-masing DPD se-Indonesia.
Tujuannya, untuk melatih para kader Golkar agar dapat menjadi kader yang militan, sehingga terbentuk kesolidan di kalangan para kader Golkar yang ada di kabupaten tersebut. Hal ini dimaksudkan sebagai motor penggerak dalam mensukseskan Pemilu 2014 mendatang.
“Dengan dilaksanakannya pembekalan kepada para kader desa itu, diharapkan dapat mencapai salah satu misi partai, yaitu menjadi pemenang pemili pada 2014 mendatang,” jelas Ismun kepada koran ini.
Para peserta pelatihan diberikan pembekalan berbagai materi, seperti sejarah ideologi, doktrin dan paradigma baru partai Golkar, yang langsung disampaikan Ketua DPD II Golkar Lambar, Mirzalie, SS.SH. Peserta juga diberikan materi teknik komunikasi dan manejemen pengendalian massa, yang disampaikan Wakil Ketua Normal Jaya dan Meydestiana serta materi teknik lobi dan persuasi, yang disampaikan Sekretaris DPD II Partai Golkar Lambar, Ismun Zani. 
Selain itu, peserta diberikan materi tentang peluang usaha dibidang kelistrikan, yang disampaikan Wakil Ketua Zulyadi Hasan. “Selain kita berikan pembekalan dibidang kepartaian guna mensukseskan berbagai misi partai, kita juga memberikan pembekalan materi peluang usaha kepada para kader.  Salah satunya dibidang kelistrikan,” terangnya.
Namun, pengkaderan ini tidak dihadiri segenap kader tiap pekon, karena beberapa kecamatan yang ada di daerah pemilihan (Dapil) lima, yaitu Kecamatan Sumberjaya, Gedungsurian, Waytenong, Airhitam, dan Kebuntebu, tidak satupun yang mengirimkan utusan.
Terkait tidak hadirnya utusan dari kecamatan di DP lima tersebut, Ismun mengatakan pihaknya jauh hari  sebelum kegiatan dilaksanakan, sudah berupaya memberikan informasi perihal pelaksanaan kegiatan tersebut.
“Yang jelas kita sudah berikan pemberitahuan baik secara resmi maupun via telpon kepada seluruh PK dan PD di seluruh Lambar, tidak terkecuali untuk lima kecamatan yang ada di DP lima,” pungkasnya.Sisca

Baca Selanjutnya...

Priyo Dukung LSM ke Mahkamah Internasional

0 komentar
 
Jakarta Pikiran Lampung
Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, menghargai langkah pemerintah mengirim nota protes kepada Arab Saudi mengenai hukuman mati bagi terhadap Ruyati. Bila memang dinilai keterlaluan, aktivis LSM pemerhati TKI untuk melaporkan Arab Saudi ke Mahkamah Internasional.
“Saya mendorong para aktivis LSM yang hebat-hebat untuk melaporkan Arab Saudi ke Mahkamah Internasional,” ujar Priyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, beberapa waktu yang lalu.
Menurut politisi dari Partai Golkar ini, mengadukan segera tindakan Arab Saudi ke Mahmakah Internasional merupakan langkah tepat. Dia berjanji akan mendukung LSM yang menempuh jalan tersebut.
“Ini saat yang tepat. Kalau ada LSM yang bergerak ke arah sana, saya ikutan,” ujar Priyo.
Priyo pun menghargai inisiatif pemerintah Indonesia dengan mengirim nota protes kepada pemerintah Arab Saudi terkait penanganan Ruyati. Kini ia menunggu jawaban Pemerintah Arab Saudi atas nota protes tersebut.
“Apa gunanya bersahabat baik dengan negara yang parah seperti itu,” katanya.
Ruyati binti Satubi (54) menjalani hukuman mati pada Sabtu (19/6) pekan lalu atas kasus pembunuhan majikannya di Arab Saudi. Di dalam persidangan, TKI asal Bekasi itu mengakui telah melakukan pembunuhan.
Terhadap kasus pembunuhan yang terjadi pada awal 2010 itu, keluarga korban menolak memberikan maaf dan menerima ganti rugi.
Sesuai aturan hukum di Arab Saudi, Ruyati dijatuhi hukuman mati sebagaimana pada pelaku tindak pembunuhan lainnya di sana.dtk/pl
Baca Selanjutnya...

Syarifuddin Ngaku Pernah Pelesiran ke Luar Negeri

0 komentar
 

Jakarta Pikiran Lampung
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah uang dalam mata uang asing dari berbagai negara di rumah hakim nonaktif Syarifuddin Umar. Syarifuddin mengaku uang tersebut dipakai untuk keperluannya bepergian ke luar negeri.
“Dia (KPK) sudah mendapatkan paspor saya, ada dua paspor yang disita, itu membuktikan bahwa saya pernah ke luar negeri,” katanya di Kantor KPK, Jakarta, belum lama ini.
Syarifuddin mengaku jumlah uang asing yang dimilikinya tidak semua dibolehkan dibawa ke luar negeri. Namun, dia berjanji akan menjelaskan asal-muasal uang asing yang ditemukan KPK.
“Pokoknya itu, nanti akan saya buktikan itu ada hak saya,” tambahnya.
Dalam penagkapan Syarifuddin, penyidik menyita duit Rp250 juta yang diduga berasal dari Puguh. Selain duit itu, penyidik menemukan duit asing berupa dolar amerika sejumlah USD116.228, dolar Singapura 245.000, 20 ribu Yen, 12.600 Riel Kamboja, dan Rp142 juta.oke/pl
Baca Selanjutnya...

Remunerasi Penting Agar Kerja Lebih Baik

0 komentar
 
JakartaPikiran Lampung
Remunerasi di Kejagung sudah disetujui Badan Anggaran DPR. Wakil Jaksa Agung Darmono menilai remunerasi tersebut penting untuk mendorong agar pekerjaan jaksa menjadi lebih baik lagi.
“Penting remunerasi. Itu semakin mendorong kita melakukan yang terbaik. Karena bagaimana orang bisa kerja dengan baik kalau minimal kebutuhannya tidak terpenuhi,” ujar Darmono.
Hal itu disampaikannya usai diskusi panel bertajuk ‘Mengakhiri Impunitas Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis’, di kantor Dewan Pers, Jl Kebon Sirih, Jakarta, belum lama ini.
Menurut Darmono, Kejagung sudah melakukan reformasi birokrasi. Semuanya harusnya diubah. Perubahan mulai dari masalah kelembagaan hingga tata kelola pelaksanaan.
“Semua harus disempurnakan sehingga tindak penegakan hukum harus terukur. Supaya tidak ada pelanggaran. Supaya bisa diketahui kelebihan kekurangannya. Kita siap perbaikan,” jelasnya.
Sebelumnya remunerasi bagi 21.515 pegawai Kejaksaan sebesar Rp 609,5 miliar telah disetujui oleh Badan Anggaran DPR RI. Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengungkapkan bahwa Badan Anggaran DPR telah menyepakati tunjangan kinerja (remunerasi) untuk lembaga Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tahun ini sebesar Rp 1,688 triliun.
Anggaran tersebut merupakan 70% dari total tunjangan kinerja yang bisa diberikan Kementerian Keuangan. Sedangkan sekitar 30% sisanya akan diberikan setelah tahun ini. Hal ini karena perlu dilakukan evaluasi secara independen terkait adanya 9 persyaratan yang harus dipenuhi agar remunerasi bisa diberikan secara penuh.
Dari total anggaran sebesar Rp 1,688 triliun, Kejaksaan Agung mendapat Rp 609,5 miliar untuk tunjangan kerja kepada 21.515 pegawai. Sementara sisanya Rp 1,078 triliun untuk Kementerian Hukum dan Ham untuk tunjangan kinerja untuk 43.763 pegawai, dimana Rp 159 miliar telah dialokasikan dalam pos anggaran Kementerian tersebut.
Sebagai catatan semua anggaran yang berjumlah Rp 1,688 triliun itu diberikan pada tahun ini juga. Proses pencairannya dirapel dihitung sejak Januari 2011.dtk/pl
Baca Selanjutnya...

Pembahasan LKPJ Masih Alot

0 komentar
 
Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Tahun Anggaran 20l0 DPRD Kota Metro meminta eksekutif memberikan bahan bahan yang akan digunakan untuk menilai LKPj tersebut.

Laporan : Chan
Editor : Erwin Maulidra Z

Metro Pikiran Lampung
Salah satunya, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2010. Ketua Pansus LKPj (DPRI) Metro, D Shantori mengatakan, pembahasan LKPJ ini bukan berbicara mengenai diterima atau tidaknya LKPj. 
Melainkan apa saja yang sudah dilakukan eksekutif selama tahun anggaran 2010 lalu. “Karena itu kami memerlukan bahan-bahan tertentu,” ujarnya, Selasa (21/6). Bahan-bahan yang diperlukan tersebut, di antaranya dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan masing-masing satuan kerja. Termasuk laporan anggarannya diperoleh darti pos-pos bantuan.
“Selama  ini, pansus juga meminta eksekutif untuk memberikan hasil audit BPK tahun 2010 DPRD. Sudah beberapa kali memintanya, namun belum juga diberikan.  Dari bahan-bahan inilah kita akan melihat, apakah terjadi pergeseran penggunaan anggaran atau tidak dan realisasinya di lapangan,” jelasnya.
Pansus, kata Shantori, mengevaluasi eksekutif tidak hanya di sektor anggaran, namun juga di sektor pelayanan masyarakat.
Pihaknya juga akan mempertimbangkan pandangan-pandangan fraksi terhadap LKP yang sudah disampaikan.
“Kami meminta kepada fraksi-fraksi untuk memberikan masukan-masukan yang akan kami akomodasi,” tuturnya.
Ia menambahkan, pansus pun memprediksi pernbahasan ini selesai sebelum 30 Juni 2011. Pembahasan LKPj wali kota tidak boleh sembarangan atau main-main. 
“Tidak boleh hanya formalitas. Setiap item harus kita teliti,” katanya. Ia mengatakan, jika memang nantinya terdapat hal-hal yang perlu dipertanyakan, tidak menutup kemungkinan  pihaknya akan melakukan rapat dengar pendapat dengan satker terkait.
PR Pemkot
Sebelumnya fraksi-fraksi di DPRD Kota Metro melontarkan beberapa hal yang perlu segera dibenahi oleh pemkot, di antaranya kondisi infrastruktur seperti jalan rusak atau lampu jalan yang tidak berfungsi, persoalan kinerja PNS di lingkungan pemkot dan masalah pelayanan public di RSUD Ahmad Yani. Terkait pandangan fraksi itu, Wali Kota Lukman Hakim mengatakan, kondisi jalan, misalnya, pemkot telah melakukan koordinasi dengan Pemprov Lampung.
“Tahun 2010 lalu, meski dengan anggaran terbatas, telah dilakukan penimbunan pada ruas Jalan Katamso. Pemkot tahun ini juga akan kembali berkoordinasi dengan pemprov agar penanganan kerusakan pada beberapa ruas jalan segera ditindak lanjuti,” kata Lukman.
Mengenai lampu jalan, ia menginformasikan bahwa terdapat 2.213 buah lampu jalan di Metro. Di mana 40 persen di antaranya sudah melewati umur teknis pemakaian, yakni tiga tahun.
Baca Selanjutnya...

DPRD Lambar Tingkatkan PAD Melalui Pajak Daerah

0 komentar
 

Seiring dengan bergulirnya otonomi daerah, telah merubah paradigma penyelenggaraan pemerintahan di daerah dimana kekuasaan yang sebelumnya bersifat sentralistik berubah menjadi desentralistik, dengan adanya perubahan tersebut memotivasi bagi daerah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian dengan mengelola dan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.
LambarPikiran Lampung Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kemandirian Kabupaten Lampung Barat yang semakin maju, berkembang dan mandiri.
DPRD sebagai unsur Lembaga Pemerintahan Daerah, yang memiliki tanggung jawab yang sama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan roda pemerintahan juga tidak terlepas dari tanggung jawab yang diembankan terhadap mereka sebagai wakil rakyat.
Melalui fungsi legislasi yang merupakan salah satu kebijakan yang dimiliki oleh DPRD untuk membentuk Pera turan Daerah (Perda) bersama Kepala daerah. DPRD Lambar memanpaatkan wahana tersebut untuk merefleksikan aspirasi dan kepentingan rakyat (publik) dalam suatu formulasi peraturan daerah yang diharapkan mampu memacu pertumbuhan dan perkembangan serta mewujutkan kesejahteraan masyarakat Lampung Barat yang lebih baik kedepan.
Upaya peningkatan dalam mewujutkan kesejahteraan masyrakat tersebut merupakan harga mati bagi para wakil rakyat dan Pemerintah Daerah selaku unsur lembaga Pemerintahan Daerah yang memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengemban amanah rakyat.
Untuk itu para wakil Rakyat yang duduk sebagai anggota DPRD di Kabupaten Lampung Barat terus bersinergi dengan pihak eksekutip untuk menggenjot peningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah yang memiliki 410.848 jiwa itu, dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah tersebut diwujutkan dengan mengefektivkan pemungutan pajak daerah sebagai hasil pendapatan Asli Daerah, yang nantinya  diharafkan mampu meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah Lampung Barat, sihingga dapat terwujutnnya masayrakat Lampung Barat yang sejahtera.
Berdasarkan  Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Dari beberapa suber-sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut pajak daerah merupakan salah satu sumber yang mempunyai kontribusi yang cukup besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
Dijelaskan dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2009 Bab  II bagian kesatu jenis pajak yang diperbolehkan untuk dikelola oleh Kabupaten/Kota diantaranya : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir,  Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,  dan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Melihat peluang yang diberikan oleh Pemerintah pusat memalui undang-undang 28 tahun 2009  tersebut DPRD Kabupaten Lampung Barat yang memiliki 5 Farkasi dan 40 anggota dewan itu, memanfaatkan peluang tersebut dengan mengesahkan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah yang telah diajukan oleh pihak Pemerintah Kabupaten setempat.
Dengan telah disahkannya Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retrebusi daerah tersebut diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah bagi Kabupaten Lampung Barat, sehingga dapat terwujutnya masyarakat Lampung Barat yang maju dan sejahtera.Adv/Dafri
Baca Selanjutnya...